Berkaca Kasus Baiq Nuril, Presiden Dinilai Perlu Perbaiki Legislasi

JawaPos.com – Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), Dio Ashar Wicaksana menilai Presiden Joko Widodo perlu berkaca pada kasus yang menimpa Baiq Nuril. Dio berharapĀ  presiden perlu memikirkan solusi jangka panjang terkait perlindungan terhadap korban kasus pelecehan seksual, seperti melindungi korban agar tak jadi korban kriminalisasi.

“Untuk jangka panjang, Presiden harus memperbaiki legislasi atau memperbaiki Undang-Undang kita dalam hal ini, seperti lebih melindungi korban agar tak rentan jadi korban kriminalisasi,” ucapnya saat ditemui di kawasan Cikini, Sabtu (24/11).

Selain itu, dia juga mempertanyakan kemana arah pidana yang semestinya membela korban dalam perkara hukum. Bahkan, menurutnya legislasi dalam pemidanaan saat ini juga belum beres.

“Arah pidana kita arahnya mau ke mana? apakah mau semudah itu orang dipenjara? Sekarang cara pemidanaan tidak clear juga,” imbuhnya.

Dalam hal ini juga, pemerintah dan pihak legislatif dituntut untuk membuat undang-undang yang tak multitafsir. Pemerintah juga diharapkan punya upaya serupa.

“Bagaimana proses legislasi kita, kebijakan hukum kita yang lebih melindungi korban-korban itu malah jadi korban kriminalisasi,” tukasnya.

Kata Dio, untuk kasus Baiq Nuril yang sedang berjalan tidak mudah untuk mengurus legislasi. Ini karena memakan waktu lama, sehingga pemberian amnesti lah yang paling tepat.

Sementara itu, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati menjelaskan, adanya instrumen hukum yang multitafsir itu, selama ini malah menyebabkan demotivasi bagi korban pelecehan seksual untuk menyelesaikan persoalannya melalui jalur hukum.

Mike mengatakan, banyak korban pelecehan seksual yang akhirnya menyelesaikan persoalannya dengan jalur mediasi.

“Ujung-ujungnya hanya diselesaikan dengan mediasi. Mereka mengalami demotivasi karena mereka tahu betapa rumitnya menjelaskan atau proses pelaporan ke polisi bahwa mereka telah mengalami perundungan seksual juga pelecehan seksual,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB. Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Nuril tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

(ipp/JPC)