KPK Tahan Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan karena usai penetapan status tersangka dan pemeriksaan ketiga legislator terkait kasus dugaan suap oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Namun, ketiganya memilih bungkam ketika hendak dibawa ke mobil tahanan lembaga antirasuah, pada Sabtu (27/10) malam. Salah satu yang ditahan adalah Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Borak Milton.

Ia tampak meninggalkan gedung KPK pertama kali dan sudah mengenakan rompi tahanan warna oranye serta membawa koper berwarna merah.

KPK Tahan Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak MiltonAnggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Arisavanah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Selang beberapa menit, kemudian keluarlah anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Arisavanah dari dalam gedung KPK dengan membawa koper bewarna coklat tua, dilanjutkan Edy Rosada yang membawa koper berwana coklat muda.

Namun, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini belum membeberkan di rutan mana ketiga tersangka ditahan.

Sekedar informasi, dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (26/10), KPK menetapkan tersangka yang diduga sebagai pihak penerima suap yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Punding LH Bangkan, serta anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada.

Sementara pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Dirut PT BAP atau Wakil DirutPT SMART (Sinar Mas Agro Rersources and Technology) Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP Wilayah Kalteng Bagian Utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Pada OTT itu, KPK juga menyita barang bukti berupa uang suap sejumlah Rp 240 juta. Uang itu diduga diberikan oleh PT BAP agar DPRD Kalteng tidak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan bisnis mereka.

(ipp/JPC)