Usut Kasus Suap Meikarta, KPK Tak ‘Sentuh’ Nasib Kelanjutan Proyek

JawaPos.com – Penyidikan dugaan suap perizinan proyek Meikarta tidak perlu sampai menghambat pengerjaan proyek. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Alamsyah Saragih menilai, penyidikan oleh KPK dan kelanjutan pembangunan adalah dua hal berbeda.

Alamsyah yang pernah menangani keluhan konsumen Meikarta setahun silam menyebutkan, pembangunan proyek merupakan urusan investor Meikarta dengan konsumen. “Urusan suap ditangani KPK. Kalau proyek kan ya harus jalan ya. Deal-nya dengan konsumen,” ujar Alamsyah setelah diskusi di Menteng kemarin (20/10).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa keberlanjutan proyek itu tetap harus sesuai aturan. Dari pembahasan ombudsman sebelumnya, izin mendirikan bangunan (IMB) untuk kawasan 84,6 hektare sudah terbit. “Yang perluasan itu perlu rekomendasi provinsi, nasional juga karena berimbas pada Jakarta, bukan hanya Jawa Barat,” jelasnya.

Usut Kasus Suap Meikarta, KPK Tak 'Sentuh' Nasib Kelanjutan ProyekJubir KPK Febri Diansyah bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sebagaimana diberitakan, di antara total 500 hektare (ha) lahan yang dipromosikan pengembang Meikarta, baru 84 ha yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

Dirjen Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mendapat informasi bahwa Meikarta berharap IMB induk. Padahal mestinya IMB untuk tiap unit bangunan.

Pada penyidikan di KPK, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat PNS di kabupaten itu diduga menerima uang untuk penerbitan izin. Total sudah sekitar Rp 7 miliar dari komitmen Rp 13 miliar yang diberikan.

Pemberian itu berkaitan dengan izin-izin yang diurus pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi dalam tiga fase. Yakni, fase pertama 84,6 hektare; fase kedua 252,6 hektare; dan fase ketiga 101,5 hektare. Nah, pemberian dalam perkara yang disidik KPK itu baru sampai pada fase pertama.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, izin atau rekomendasi untuk mendapatkan IMB itu diduga disertai dengan pemberian uang. Entah untuk memberikan izin yang semestinya tidak bisa dikeluarkan atau mempercepat izin. Untuk mendapatkan IMB, misalnya, perlu analisis dampak lingkungan, analisis lalu lintas, dan pengelolaan bahaya kebakaran.

Terkait kelanjutan Meikarta, KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan pengerjaan proyek. Sebab, KPK berfokus pada penanganan perkara suapnya. Yang berwenang untuk mencabut izin atau menghentikan proyek tersebut adalah Pemkab Bekasi atau dinas yang mengeluarkan izin.

“Mereka yang menerbitkan perizinan, maka di sanalah yang bisa mencabut kebijakan itu. Tentu saja KPK tidak dalam domain mencampuri itu sekarang,” jelas dia. 

(jun/c7/oni)