Menanti Taji KPK Tetapkan Lippo Grup Jadi Tersangka Korupsi Meikarta

JawaPos.com – Pasca Komisi menggelar Pemberantasan Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (14/10) lalu, tim satgas penindakan lembaga antirasuah banyak menyita sejumlah uang suap dari Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro untuk diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, melalui berbagai perantara.

Meskipun sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, lembaga antirasuah yang digawangi Agus Raharjo cs ini belum menetapkan Lippo Grup tersebut sebagai tersangka dari pihak korporasi.

Menanggapi hal ini, aktivis antikorupsi Erwin Natosmal Oemar mengatakan, KPK harus berani menetapkan Lippo Grup sebagai tersangka dari pihak korporasi.

Penyidik KPKIlustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan (Ridwan/JawaPos.com)

Ini karena menurutnya, Lippo banyak melakukan hal serupa pada kasus sebelumnya. “Saya rasa KPK harus menerapkan pidana korporasi terhadap grup ini. Apalagi grup korporasi ini (Lippo) bukan sekali ini saja melakukan praktik koruptif. Dalam kasus suap terhadap Edi Nasution, Panitera PN Jakpus, orang-orang yang berpengaruh dalam grup ini juga terlibat praktik mafia peradilan,” kata Erwin ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (20/10).

Erwin menambahkan, dengan terseretnya petinggi Lippo dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta, maka pihak Lippo katanya, sudah masuk kualifikasi ke dalam subyek hukum yang bisa dijerat dengan UU Tipikor.

“Jelas bisa. Adanya orang-orang kunci Grup Lippo sudah bisa disebut merepresentasikan korporasi tersebut. KPK harus masuk dan menggunakan pasal korporasi sebagai subjek hukum yang paling bertanggung jawab dalam kasus suap ini,” jelas sarjana hukum jebolan Universitas Gadjah Mada tersebut.

Senada dengan Erwin, Tama S Langkun, aktivis antikorupsi lain yang berasal dari Indonesia Corruption Watch mengatakan, pihak Lippo memang belum tentu bersalah dalam kasus ini, sebab penanganan perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah adanya keterlibatan korporasi dalam kasus dugaan suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanang Yasin tersebut, maka Tama meminta agar penyidik menelusuri asal-usul sumber duit sogokan yang diberikan Billy Sindoro kepada Neneng, melalui pihak perantaranya.

“Kita kan berharap KPK sudah mulai menerapkan prinsip forensik audit. Kalau kemudian sektor bisnis. Kita harus lihat bisnis prosesnya. uangnya dari mana sumber dan kita percaya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sektor bisnis, apalagi melibatkan orang dari perusahaan. Pasti akan mencatat pengeluaran itu. Kita berharap KPK masuk ke ranah itu. Jadi bisa memastikan KPK apakah benar ada peran yg dilakukan korporasi atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum Abdul Fickar Hadjar berpendapat, jika Lippo Grup sudah layak menjadi tersangka korporasi. Hal ini sebab, para pihak yang melakukan suap bertindak atas nama korporasi.

“Soal Meikarta, karena semua perizinan yang perolehannya dibarengi dengan suap dilakukan untuk dan atas nama kepentingan perusahaan, maka saya berpendapat korporasi Meikarta juga sudah menjadi subjek pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya termasuk salah seorang yg kena OTT KPK,” tandasnya.

Fickar menambahkan, karena sudah jelas adanya keterlibatan perusahaan, maka KPK bisa langsung menetapkannya menjadi tersangka tanpa pandang bulu.

“Karena tipikornya suap, KPK tidak perlu harus menunggu perhitungan kerugian negara. Karena itu KPK bisa langsung menetapkan tersangka terhadap korporasi, mengingat semua perizinan itu untuk kepentingan perusahaan. Ya keseriusan dan keberanian KPK menjadi taruhanya, meski hukuman terhadap korporasi hanya denda saja,” tandasnya.

Terpisah, menanggapi adanya desakan tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk menetapkan pihak korporasi sebagai tersangka.

Namun hal itu akan dikaji lebih mendalam terlebih dahulu, pasalnya lembaga antirasuah tengah fokus menyelesaikan penyidikan perkara sembilan orang yang sudah ditetapkan tersangka.

“KPK tentu saja fokus terlebih dahulu pada pertanggungjawaban perorangan. Kalau pun nanti ditemukan bukti-bukti mengarah pada perbuatan korporasi, tentu kami akan mencermati,” kata Febri. 

Menurut Febri, untuk menyeret pihak korporasi menjadi tersangka, maka KPK harus bisa memilah secara klir perbedaan antara perbuatan personil dengan korporasi.

“Ada atau tidaknya pengendalian secara korporasi harus dibuktikan dengan personel pengendali (directing mind). Bisa saja orang ini yang punya jabatan formil atau tidak punya jabatan, atau tidak tercatat sama sekali. Tentu harus dibuktikan apa perintahnya, dan apakah ada keuntungan kepada korporasi,” jelasnya.

Hingga saat ini, menurut Febri, KPK belum ada kesimpulan untuk menyeret pihak korporasi dalam kasus rasuah perizinan proyek Meikarta.

“Sampai saat ini tentu saja belum ada kesimpulan itu. Kenapa? Karena proses penyidikan masih fokus pada sembilan tersangka yang diproses. Tentu saja kami harus fokus dulu menata dan memperkuat bukti yang sudah ada,” paparnya.

Kendati demikian menurutnya, kalau ada pihak pihak yang mengatakan tersangka tertentu tidak bisa dihubungkan dengan perusahaan, karena dia tidak menjabat secara formil, Febri menyebut hal tersebut sebagai sebuah pandangan yang keliru.

“Karena perbuatan dari orang orang di korporasi itu tidak harus dia punya jabatan secara formil tapi bisa dibuktikan bahwa ia bertindak di dalam korporasi itu. Jadi itu hal yang harus kita pahami dengan baik sehingga kapan perorangan harus bertanggung jawab kapan korporasi harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sejauh ini kata Febri, pihaknya sudah menangani beberapa perkara korporasi sebagai tersangka. Sebagai contoh yakni, PT. Duta Graha Indah.

“Proses persidangan berjalan satu, terdakwa PT DGI diproses penyidikan dugaan Tipikor berjalan. Sedangkan di proses penyidikan dugaan pencucian uang juga berjalan satu korporasi. Jadi itu beberapa perkara yang kami tangani. tentu saja ada karakteristik yang agak berbeda,” ungkapnya.

Dengan masuknya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, mantan aktivis antikorupsi ini pun berharap tidak ada lagi perusahaan yang bertindak melanggar hukum.

“Ketika KPK menangani korporasi, selain penindakan ini juga peringatan bagi korporasi-korporasi lain, jangan sampai memberikan uang pada penyelenggara negara. Sejauh ini kami masih fokus pada aliran dana suapnya ya, dugaan suap terkait dengan perizinan tersebut. Itu yang teridentifikasi sejauh ini,” tukasnya.

Di lain pihak, ketika dikonfirmasi perihal adanya desakan agar Lippo Grup dijadikan tersangka, kuasa hukum PT. Mahkota Sentosa Utama, perusahaan penggarap proyek Meikarta, Denny Indrayana mengaku sedang sibuk. “Maaf saya sedang meeting,” kata Denny ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Di telfon kembali nomor ponselnya selalu dialihkan. Sementara itu, Humas Lippo Cikarang Melda enggan membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Namun, sebelumnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Denny mengatakan jika pihaknya akan mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK.

“PT MSU akan bertanggungjawab dan terus berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di Meikarat, agar semua prosesnya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Denny.

(ipp/rdw/JPC)