Polisi Tangkap Tujuh Penyebar Hoax Penculik Anak

Jangan suka menyebar berita yang tidak jelas kebenarannya. Apalagi menambah-nambahi berita itu dengan karangan sendiri. Sebab, polisi kini semakin gencar menangkap para penyebar hoax.

Kemarin Bareskrim memastikan telah menangkap tujuh orang penyebar hoax tentang penculikan anak. Tujuh orang itu adalah Darmawan, 41; El Wanda, 31; Rahmat Aziz, 33; Jefri Hasiholan, 31; Dina Nurma Lestari, 20; Nurdin, 23; dan Anisah, 30. Mereka ditangkap di kota yang berbeda.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, yang pertama ditangkap adalah Darmawan, warga Pasuruan, Jawa Timur. Darmawan menggunakan akun SBOBET bernama Darma Marwan. Dia mem-posting: ikiloh penculikan anak di Pasuruan, bagi orang tua diharap berhati-hati. Harga anak lebih mahal dari sepeda motor baru. Penculik anak sekarang nekat.

”Untuk El Wanda, dia menyebarkan hal yang sama, namun memberikan hasutan untuk membakar penculik anak. Dia ditangkap di rumahnya di Parung, Bogor,” terangnya.

Dedi menjelaskan, ada sedikit kesamaan hoax yang dibuat tujuh orang tersebut. Yakni, menjelaskan seakan-akan penculikan itu terjadi di kota tempat tinggal mereka.

 

KPK Cegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ke LN, Kena Kasus Suap DAK?

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan untuk berpergian ke luar negeri (LN) dalam enam bulan ke depan. Surat pencegahan itu telah dikirim ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (26/10).

“Surat permohonan cegah sudah diterima (dari KPK Jumat 26 Oktober),” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Theodorus Simarmata saat dikonfirmasi, Minggu (28/10).

Namun Theodorus enggan menjelaskan lebih rinci terkait pencegahan yang dilakukan lembaga antirasuah terkait kasus apa. Dia meminta mengonfirmasi ke KPK terkait permintaan melarang politikus Partai Amanat Nasional (PAN) melancong ke luar negeri.

Diketahui, hingga saat ini, sbobet indonesia belum memberikan pernyataan secara resmi terkait pencegahan Taufik Kurniawan tersebut. Sebelumnya, nama Taufik pernah mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu 4 Juli 2018 lalu.

Taufik disebut oleh Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menerima uang sebesar Rp 3,7 miliar terkait dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.

Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar cair. Uang fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.

Yahya sendiri didakwa menerima suap sekitar Rp 12 miliar terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016. Uang suap itu berasal dari para kontraktor yang akan mengerjakan berbagai proyek dari dana APBD 2016.

Uang dari para pengusaha itu sebagian diberikan kepada seseorang untuk pengurusan anggaran di pusat. Uang sebesar Rp 1 miliar diberikan kepada seseorang di Hotel Gumaya, Semarang melalui Hojin Ansori.

Tak hanya itu, Yahya kembali menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada seseorang di Semarang, melalui mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Adi Pandoyo. Selain proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Yahya juga membagi-bagikan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.

(rdw/JPC)

Ditangkap KPK, Ini Kasus yang Dimainkan Deputi IV Kemenpora

JawaPos.com – Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana dan delapan pihak lain dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka diamankan karena kedapatan melakukan transaksi suap menyuap.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menjelaskan, dalam operasi kedap tersebut, pihaknya mengamankan sejumlah uang suap sekitar 300 juta dan sebuah ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah. 

Uang tersebut kata Agus, diduga merupakan bagian dari komitmen fee atas pencairan dana hibah. “Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI,” papar mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.

Gedung KPKGedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Saat ini, sejumlah sembilan orang yang diamankan telah dibawa ke markas lembaga antirasuah guna menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1×24 jam, sebelum ditentukan status hukumnya.

“Untuk sementara baru hal ini yang bisa kami sampaikan, besok hasil OTT ini akan diinformasikan lebih lengkap pada konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK. Sesuai KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan,” tandas Agus.

Terpisah, terkait adanya OTT yang dilakukan KPK, Sesmenpora Gatot Dewa Broto memastikan jika Mulyana  ikut diboyong KPK bersama empat pihak lainnya. Kepastian tersebut diutarakan usai dirinya mendapat laporan dari koleganya di Kemenpora.

“Menurut laporan dari rekan di sini, ada Deputi IV, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bendahara, dan dua orang lain,” kata Gatot di kantor Kemenpora.

Kendati demikian, dia belum mengetahui kasus apa yang menjadikan sejumlah petinggi kemenpora itu amankan tim lembaga antirasuah.

“Ditanya apa kasusnya kami belum mengetahui dengan jelas, itu ranah KPK untuk jelaskan, kami hormati proses hukum yang ada,” pungkasnya.

(ipp/JPC)

KPK Endus Ada Pihak Lain Kecipratan Duit Suap Proyek Konstruksi Fiktif

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui jumlah uang suap yang diterima dua pejabat PT Waskita Karya dalam kasus dugaan korupsi 14 proyek konstruksi fiktif. Selain mengetahui adanya aliran dan ke dua tersangka, KPK juga mengendus adanya pihak lain yang turut kecipratan duit rasuah proyek yang menyeret perusahaan pelat merah tersebut.

“Ya, kami sudah mengetahui (aliran dana ke dua tersangka) dan mengidentifikasi sejak awal ada beberapa pihak yang diduga menerima (uang) termasuk kepentingan dari dua pihak (tersangka),” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (18/12).

Kendati demikian, mantan aktivis ICW belum bisa menyampaikan berapa jumlah yang diterima oleh kedua tersangka dan pihak lain tersebut. Sebab, masih dalam proses penyidikan.

“Kami belum bisa sampaikan saat ini karena proses penyidikan saat ini baru dimulai nanti akan update lebih lanjut,” imbuhnya.

Febri membeberkan bahwa dua tersangka memang kenal baik dengan 4 sub kontraktor yang melaksanakan pekerjaan fiktif dari sebagian proyek PT Waskita Karya. Oleh karena itu, keduanya bisa dengan mudah memainkan 14 proyek fiktif cukup lama.

“Ya tentu saja relasi ada hubungan dan kalau bahkan lebih dari kenal, kalau kenal kan orang bisa kenal dengan siapa saja. Tapi dalam konteks ini dua orang tersangka memang sejak awal sudah menunjuk empat perusahaan untuk mengerjakan sejumlah proyek,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka korupsi proyek fiktif.

Kedua tersangka diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Adapun, kerugian negara mencapai Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada perusahaan subkontraktor yang melakukan kegiatan fiktif.

Atas perbuatannya, keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentan pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

IPP

(ipp/JPC)

Ketua KPK Pastikan Tangkap Pejabat Kemenpora dan KONI

JawaPos.com- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan pihaknya terhadap pejabat Kemenpora dan sejumlah pihaknya lainnya. Adapun pihak yang diciduk antara lain terdiri dari unsur Kemenpora dan KONI, baik Pejabat setingkat Deputi di Kemenpora, PPK, ataupun pengurus KONI.

“Benar, malam ini ada tim dari penindakan KPK yang ditugaskan di Jakarta. Setelah kami mendapat informasi akan terjadi transaksi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di Kemenpora,” terang Agus kepada wartawan, Selasa (18/12) malam.

Dari operasi kedap tersebut, pihaknya menemukan barang bukti uang suap senilai Rp 300 juta dan sebuah ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah. “Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI,” jelasnya. 

Gedung KPKGedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Saat ini, sejumlah sembilan orang yang diamankan telah dibawa ke markas lembaga antirasuah guna menjalani pemeriksaan intensif, sebelum ditentukan status hukumnya.

Terpisah, terkait adanya OTT yang dilakukan KPK, Sesmenpora Gatot Dewa Broto memastikan jika Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana ikut diboyong KPK bersama empat pihak lainnya. Kepastikan diutarakan usai dirinya mendapat laporan dari koleganya di Kemenpora.

“Menurut laporan dari rekan di sini, ada Deputi IV, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bendahara, dan dua orang lain,” kata Gatot di kantor Kemenpora.

Kendati demikian, dia belum mengetahui kasus apa yang menjadikan sejumlah petinggi kemenpora itu amankan tim lembaga antirasuah.

“Ditanya apa kasusnya kami belum mengetahui dengan jelas, itu ranah KPK untuk jelaskan, kami hormati proses hukum yang ada,” pungkasnya.

(ipp/mat/JPC)

Tangkap Pejabat Kemenpora, Segini Barbuk yang Didapat KPK

JawaPos.com – Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Selasa (19/12) malam. Dalam operasi tersebut, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana dan delapan pihak lain turun diamankan karena kedapatan melakukan transaksi suap menyuap.

Terkait adanya hal ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo telah membenarkannya. Hal ini karena menurut Agus, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti duit dugaan suap yang dilakukan pejabat Kemenpora tersebut bersama pihak lain.

“KPK melakukan croscheck dan menemukan bukti-bukti awal berupa uang sekitar 300 juta dan sebuah ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah,” papar Agus. 

uang tersebut kata Agus, diduga merupakan transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI. 

Saat ini, sejumlah sembilan 9 orang diamankan telah dibawa ke markas lembaga antirasuah guna menjalani pemeriksaan intensif, sebelum ditentukan status hukumnya.

Penyidik KPKIlustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan (Ridwan/JawaPos.com)

“Untuk sementara baru hal ini yang bisa kami sampaikan, besok hasil OTT ini akan diinformasikan lebih lengkap pada konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK. Sesuai KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan,” pungkas Agus.

(ipp/JPC)

KPK Ajukan Banding atas Vonis Kotjo

JawaPos.com – Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Johannes B Kotjo dengan hukuman kurungan penjara 2 tahun 8 bulan. Menanggapi akan adanya putusan tersebut, gerakan masyarakat sipil bereaksi keras.

Mereka menilai putusan tersebut tidak adil dan aneh. Mereka pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan banding.

“Kami mendesak KPK untuk ajukan banding dan tetapkan tersangka korporasi dalam kasus suap PLTU Riau 1,” ujar anggotanya Hendrik Siregar, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/12).

“Gerakan juga mendorong KPK untuk segera tetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Setyo Novanto sebagai tersangka dan mendesak KPK untuk usut aktor korporasi terutama Blackgold Natural Resources dan China Huadian,” tambahnya.

Desakan ini menurut Hendrik bukan tanpa alasan. Sebab, vonis hakim pengadilan malah memerintahkan KPK untuk membuka blokir rekening PT Samantaka. Padahal, dalam pertimbangan, Kotjo terbukti menyuap dalam kapasitas sebagai pemegang saham PT Samantaka.

“Vonis ini bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim yang justru menyebut suap Johannes B. Kotjo dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham BNR (induk perusahaan PT Samantaka) dan juga agen dari China Huadian,” jelasnya.

Menurutnya, jika lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini tak segera melakukan langkah banding, maka sulit menarik pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam rangkaian korupsi PLTU Riau-1.

“Selama proses pembuktian di persidangan, Penuntut Umum KPK sepertinya abai untuk membuktikan keterkaitan antara suap Johannes B Kotjo kepada Eni Saragih dengan kepentingan konsorsium Blackgold (BNR, PT Samantaka, dan China Huadian),” sebutnya.

Di tempat yang sama, KPK menegaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan banding atas vonis pengusaha Johanes B Kotjo dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Alasannya, vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

“Secara resmi KPK sudah mengajukan banding untuk putusan tingkat pertama dengan terdakwa Johanes Kotjo tersebut,” beber juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/12).

(ipp/JPC)

Alasan KPK Ajukan Banding, Vonisnya Lebih Rendah dari Tuntutan

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap pengusaha Johannes B Kotjo di kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah mengajukan banding dengan alasan vonis yang diberikan Majelis Hakim dinilai terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Secara resmi KPK sudah mengajukan banding untuk putusan tingkat pertama dengan terdakwa Johannes Kotjo tersebut,” katanya di Gedung KPK Merah Putih, Selasa (18/12).

Dia menegaskan lembaga antikorupsi tersebut telah mengecek ke Jaksa Penuntut Umum KPK terkait pengajuan banding dan rencana tersebut telah disampaikan kepada pengadilan.

“Jadi, kalau untuk banding, tadi saya cek ke JPU pengajuan banding sudah disampaikan ke pengadilan. Jadi, secara resmi KPK sudah mengajukan banding untuk putusan tingkat pertama dengan terdakwa Johannes Kotjo,” tegasnya lagi.

Nantinya, KPK akan mencermati pertimbangan hakim dalam proses banding tersebut. Sebab, vonis yang diberikan lebih rendah.

“Nanti proses lebih lanjut tentu akan dicermati bagaimana pertimbangan hakim dalam proses banding tersebut, karena putusannya masih lebih rendah dari pada tuntutan,” tutup Febri.

Sekadar informasi, Kotjo divonis hukum 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Kotjo terbukti bersalah menyuap anggota DPR Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham Rp 4,7 miliar terkait proyek PLTU Riau-1.

Duit suap tersebut dimaksudkan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited, ikut ambil bagian menggarap proyek tersebut. Kemudian Kotjo mencari investor yang bersedia menggarap proyek itu.

Vonis itu memang lebih rendah dibanding tuntutan jaksa. Kotjo dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

(ipp/JPC)

Sering Jadi ‘Tamu Spesial’ Komisi VII, Prihadi Dipanggil KPK

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur PT Smelting Prihadi Santoso. Dia akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Mensos Idrus Marham.

“Saksi Prihadi Santoso akan dimintai keterangan untuk tersangka IM (Idrus Marham),” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (18/12).

Prihadi sebelumnya sempat diperiksa penyidik sebagai saksi untuk Idrus Marham pada Rabu 12 September 2018, lalu. Saat itu, usai diperiksa, Prihadi sempat mengaku kerap diundang dalam acara yang digelar Komisi VII DPR.

Selain Prihadi, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Presiden Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim dan Direktur PT One Connect Indonesia (OCI) Herwin Tanuwidjaja. Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan sekjen partai Golkar ini.

Dalam kasus ini, KPK baru menjerat tiga orang tersangka, yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juga oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau-1 sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

(ipp/JPC)

Ponakannya Divonis 10 Tahun Penjara, Setnov: Kasihan Masih Muda

JawaPos.com – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto merasa prihatin atas hukuman Irvanto Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung. Baik Irvanto maupun Made Oka divonis 10 tahun terkait korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Keduanya merupakan perantara aliran uang e-KTP kepada Novanto. Khusus Irvanto, dia adalah keponakan Novanto.

“Ya kasian, berat ya. Karena dia (Irvanto dan Made Oka) sebagai pengantar saya sangat prihatin sekali apa yang sudah diputuskan. Tapi kita tetap menghormati apapun putusannya,” kata Novanto saat ditemui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (18/12).

“Saya tahu apa yang sudah dia (Irvanto) lakukan, tapi beratnya luar biasa ya, masih muda,” tambahnya.

Novanto menyebut, Irvanto kerap kali disuruh oleh terpidana korupsi e-KTP Andi Narogong. Dalam hal ini, Irvanto yang menjadwalkan pertmuan Andi dengan pamannya, Novanto.

“Saya tahu betul gimana dia digunakan oleh Andi Narogong itu,” ucapnya.

Sehingga Novanto merasa prihatin atas vonis terhadap ponakannya, Irvanto. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut pun membandingkan hukuman Irvanto dan Made Oka meski hanya perantara lebih berat dari Andi Narogong yang divonis 8 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama.

“Dapat hukuman yang lebih berat daripada Andi Narogong. Tentu kasian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. 

“Mengadili, menyatakan terdakwa satu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan terdakwa dua Made Oka Masagung terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan amar putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Majelis hakim menilai, keduanya terbukti memperkaya orang lain, salah satunya Setya Novanto. Irvanto dan Made Oka telah memperkaya mantan Ketua DPR RI itu sebesar USD 7,3 juta dolar. 

Kendati Irvanto dan Made Oka telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada Senin (17/12) kemarin. Namun Novanto mengaku hingga saat ini belum bertemu dengan keduanya.

“Wah gak sempet dia di keong, kalau di keong susah. Ikut aja semuanya, semua dilakukan secara ketat sekarang,” tukas Novanto. 

(rdw/JPC)

Selain Terima Suap dan Gratifikasi, Adik Zulhas Cuci Uang Rp 54 Miliar

JawaPos.com – Selain didakwa pasal suap, gratifikasi dan melakukan pemborongan, jaksa penuntut umum KPK juga mendakwa Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang yang diterima Zainudin itu diduga disembunyikan ke rekening orang lain hingga dibelikan berbagai macam aset.

“Perbuatan itu dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya,” kata JPU KPK dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Lampung, Senin (17/12).

Dalam surat dakwaan, disebutkan Zainudin didakwa menerima suap dari rekanan proyek sebesar Rp 72.742.792.145 miliar. Kemudian penerimaan berupa keuntungan dari perusahaan yang dikelolanya menggunakan tangan orang lain sebesar Rp 27 miliar, dan gratifikasi sebesar Rp 7.162.500.000 miliar. Total uang panas itu kurang lebih mencapai Rp 106 miliar.

Dari total jumlah itu, jaksa KPK menduga Rp 54.492.887.000 disembunyikan Zainudin dengan berbagai cara, seperti berikut ini:

1. Ditempatkan di rekening atas nama Gatoet Soeseno dan Sudarman

Zainudin menyimpan uang ke rekening Gatoet senilai Rp 3.162.500.000 dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Johnlin. Selain itu, dia juga menerima uang di rekening atas nama Sudarman dari PT Estari Cipta Persada sebesar Rp 4 miliar.

2. Dibelanjakan 7 unit mobil

Uang di rekening Sudarman itu kemudian dibelikan 6 unit kendaraan bermotor, yaitu:
1. New Xpander 1.5L (4×2) Ultimate AT warna putih B-2789-SZQ senilai Rp 248.350.000;
2. New Xpander 1.5L (4×2) Ultimate AT warna putih B-2905-SZT senilai Rp 243.850.000;
3. Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4×4 A/T (2.4L 8A/T) warna hitam mika B-1644-SJQ dengan harga OTR Rp 623.000.000;
4. Mercedes Benz CLA 200 AMG B-786-JSC seharga Rp 776 juta;
5. Harley Davidson Motor Merk Harley Davidson B-6116-SS Total Rp 570 juta;
6. Pembayaran uang muka leasing Toyota Vellfire 2G 2,5 AT, sebesar 30 persen dari harga Rp 1,4 miliar sebesar Rp 420 juta.

Selain itu, Zainudin juga membeli mobil Mercedes Benz S400 L AT B-2143-SBV seharga Rp 1,750 miliar. Namun Zainudin mengatasnamakan mobil itu sebagai milik Sudarman.

3. Digunakan untuk membeli saham di RS AIRAN

Zainudin menyetor Rp 1 miliar untuk investasi di rumah sakit tersebut. Dia kemudian menggunakan nama anaknya, Rendy Zenata, sebagai pemegang 20 lembar saham di PT Airan Raya Medika.

Dia kembali menyetor Rp 2,789 miliar untuk mendapatkan secara keseluruhan 77 lembar saham di PT Airan Raya Medika. Perusahaan itu merupakan korporasi rumah sakit tersebut.

4. Digunakan untuk perawatan kapal pesiar

Zainudin awalnya mengajak Plt Kadis Perhubungan Lampung Selatan Henry Dunan melihat kapal Johnlin 38 yang diubah namanya menjadi kapal Krakatau miliknya. Zainudin mengaku kapalnya itu tidak dalam kondisi bagus dan meminta Henry memperbaikinya.

Henry meminta bantuan Bobby Halim selaku pemilik Marathon Pasific Marine. Singkat cerita kapal itu dibawa ke galangan Marathon Pasific Marine di Teluk Naga Tangerang untuk dilakukan perbaikan. Biaya perbaikannya sebesar Rp 550 juta.

5. Digunakan untuk pembelian unit Aspalt Mixing Plant (AMP) baru

Zainudin selaku pemegang manfaat (beneficiary owner) dari PT Krakatau Karya Indonesia (PT KKI) menggunakan uang hasil keuntungan perusahaan itu untuk membeli AMP seharga Rp 6,5 miliar dan untuk penyiapan lahan dan instalasi sebesar Rp 1 miliar.

6. Digunakan untuk renovasi rumah

Zainudin melakukan renovasi rumah pribadi dengan menggunakan uang yang diperoleh dari fee proyek. Uang yang digunakan sebesar Rp 6.972.867.000 digunakan bertahap untuk merenovasi rumah di Jalan Masjid Jami Bani Hasan Nomor 1 Kedaton Lampung Selatan yang terdiri atas rumah dan masjid yang
merupakan milik pribadi Zainudin.

7. Digunakan untuk membeli vila

Zainudin ingin membeli vila di Tegal Mas. Akhirnya Zainudin membayar Rp 1,450 miliar yang berasal dari fee proyek.

Saat itu, dia sebenarnya ingin membeli vila lainnya dengan menawarkan mobil Lexus miliknya ditambah dengan fee proyek, tetapi pemilik vila menolaknya.

Selain itu, jaksa juga membeberkan pembelian sejumlah tanah dan pabrik yang dilakukan Zainudin. Total uang yang digunakan Zainudin itu disebut jaksa sebesar Rp 54.492.887.000.

Atas perbuatan itu, Zainudin didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

(ipp/JPC)

Jerat Dua Pejabat Waskita Karya, KPK: Dugaan Kerugian Capai Rp 186 M

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya temuan proyek infrastruktur fiktif pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Waskita Karya. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, perkiraan dugaan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi proyek infrastruktur mencapai Rp 186 miliar. Jumlah ini sebut Agus sudah dilakukan perhitungan sementara bersama dengan pihak BPK-RI.

“Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan sub kontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif,” ungkap Agus di gedung KPK, Senin (17/12).

Adapun dua tersangka yang dijerat adalah Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Lebih lanjut, dia menegaskan, keduanya diduga menunjuk sejumlah perusahaan sub kontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif yang tersebar dari Sumatera Utara hingga Papua.

“Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, tapi tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan sub kontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini,” jelasnya.

Atas perbuatannya, keduanya pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

(ipp/JPC)

Begini Modus Operandi Dua Pejabat Waskita Karya dalam Mainkan Proyek

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan dua orang tersangka yakni Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rahman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar dalam kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur fiktif. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, kedua tersangka menunjuk beberapa sub kontraktor untuk mengerjakan sejumlah proyek fiktif dimana dana proyek dipakai untuk menguntungkan diri sendiri.

“Diduga empat perusahaan tersebut (yang ditunjuk para tersangka) tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak,” katanya di gedung KPK, Senin (17/12).

Modus operandinya kata Agus, yakni tersangka menunjuk sub kontraktor untuk beberapa proyek yang sebetulnya sudah dilaksanakan pekerjaannya oleh perusahaan lain.

“Namun, tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan sub-kontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Agus menuturkan empat perusahaan itu kemudian tetap mendapatkan pembayaran dari PT Waskita Karya. Uang yang diterima, kemudian dikembalikan empat perusahaan sub kontraktor itu kepada dua tersangka tersebut.

“Kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi FR (Fathor Rachman) dan YAS (Yuly Ariandi Siregar),” jelas dia.

Dalam hal ini, KPK menduga empat perusahaan subkontraktor menggarap pekerjaan fiktif itu dari sebagian proyek tol, jembatan, bandara, hingga bendungan. KPK setidaknya mengidentifikasi 14 proyek yang menjadi tempat permainan itu terjadi.

Adapun beberap[ daftar proyek tersebut antara lain, proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat; Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta; Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara; Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat dan Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta.

Berikutnya Proyek PLTA Genyem, Papua; Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cljago) Seksi 1, Jawa Barat; Proyek Fly Over Tubagus Angke, Jakarta; Proyek Fly Over Merak- Balaraja, Banten; Proyek Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta; Proyek Jakarta Outer Ring Road (ORR) seksi W 1, Jakarta.

Selanjutnya, Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali; Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali dan Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

(ipp/JPC)

Dikritik Banyak Tuntut Kepala Daerah Rendah, Begini Jawaban Jubir KPK

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) soal rendah tuntutan bagi para kepala daerah yang terjerat korupsi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tidak mempermasalahkan kritik dari berbagai pihak. Namun, KPK meminta ICW untuk mencermati fakta-fakta di persidangan.

“KPK tentu terbuka dengan kritik dari masyarakat. Namun, untuk tuntutan, saya kira sangat terbatas cara pandangnya jika hanya melihat tuntutan penjara,” ungkapnya pada awak media, Senin (17/12).

Dia menilai, selama ini pihaknya juga memberikan tuntutan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan dan penerapan pasal tambahan seperti gratifikasi dan pencucian uang untuk sejumlah kepala daerah.

“Agaknya akan lebih komprehensif jika kajian terhadap hal tersebut juga dilakukan. Selain itu, jika serius mungkin ada baiknya fakta-fakta yang muncul di sidang juga dicermati,” jelas dia.

Pasalnya, menurut Febri dalam persidangan bisa dilihat apakah terdakwa korupsi tersebut bersikap kooperatif atau tidak. Menurut Febri, sikap kooperatif itu menjadi pertimbangan dari jaksa atau pun hakim.

“Dari persidangan dapat dinilai secara valid apakah terdakwa kooperatif atau tidak, hal tersebut tentu menjadi salah satu pertimbangan baik bagi hakim ataupun JPU,” sambungnya.

Kendati demikian, mantan aktivis ICW ini mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan agar nantinya bisa memperbaiki kualitas KPK kedepannya.

“Namun, prinsipnya KPK ucapkan terima kasih pada kritik yang disampaikan. Mungkin nanti tinggal kualitas data dan analisis hukumnya yang dapat dilakukan lebih komprehensif,” tutup Febri.

Sekadar informasi, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mencermati bahwa tuntutan pidana terhadap kepala daerah yang ditangani KPK masih tergolong rendah. Dari catatan ICW rata-rata tuntutan terhadap kepala daerah hanya 7 tahun 5 bulan penjara. 

“Karena ada celah dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor mengatur soal kerugian negara, tapi ancaman minimalnya ada yang sampai 1 tahun penjara. Jadi ada anomali dalam regulasi UU Tipikor,” ujar Kurnia kepada awak media, Minggu (16/12).

Kemudian, jaksa KPK dinilainya kurang menggunakan semua instrumen hukum untuk menuntut maksimal. Dari 84 perkara kepala daerah yang masuk pengadilan, ada 16 terdakwa yang dituntut ringan 0-4 tahun.

“Ada 9 terdakwa yang memungkinkan dituntut maksimal. Dari 84 perkara tersebut, hanya 11 yang dituntut berat di atas 10 tahun penjara,” pungkasnya.

(ipp/JPC)

Geledah 8 Lokasi, KPK Sita Dokumen Penting Ini

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi berbeda terkait kasus dugaan pemerasan anggaran pendidikan yang dilakukan Bupati Cianjur Irvan Rivanto Muchtar. Dari delapan lokasi itu, tim lapangan menyita sejumlah dokumen penting.

“Penyidik menggeledah sejumlah lokasi sejak Sabtu hingga Senin, 15-17 Desember 2018, yaitu tujuh lokasi di Cianjur dan satu lokasi Bandung,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (17/12).

Mantan aktivis ICW ini menuturkan, delapan lokasi yang digeledah tersebut yaitu, kantor bupati, kantor dinas pendidikan, rumah bupati di Campaka, rumah Kadis Pendidikan Cecep, Rumah Kabid SMP Rosidin, Rumah Bendahara MKKS Taufik setiawan, Rumah mantan tersangka Bupati Cecep dan Rumah tersangka Cepy di Bandung.

“Dari lokasi, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait DAK fisik SMP APBD TA 2018 dan sebuah kendaraan diduga hasil tindak pidana milik tersangka Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur,” ungkap Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan total 4 orang tersangka. Mereka ialah Irvan selaku Bupati Cianjur, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan.

KPK menduga Irvan memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) Rp 46,8 miliar dan meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut.

IPP

(ipp/JPC)

Geledah di Jakarta Hingga Surabaya, KPK Sita Dokumen Kontrak Fiktif

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, demi kepentingan penanganan perkara yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 186 miliar itu, sebelum pengumuman penetapan tersangka ke publik, penyidik KPK telah mengeledah beberapa lokasi sejak 6 Desember – 12 Desember 2018.

“Penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Surabaya,” ungkap Agus di kantornya, di Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/12).

Adapun sejumlah lokasi yang digeledah yakni Kantor Pusat PT Waskita Karya Jalan MT Haryono Kav 10, Cawang, Jakarta Timur; Kantor Divisi III PT Waskita Karya di Surabaya, Jawa Timur; beberapa kantor perusahaan sub kontraktor di Jakarta, Surabaya, dan Bekasi, rumah para tersangka dan sekitar 10 rumah serta apartemen milik pihak terkait yang berada di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Surabaya.

“Hasil penggeledahan penyidik menyita dokumen sub kontrak yang diduga fiktif, kontrak proyek konstruksi, Barang Bukti Elektronik (BBE) dan dokumen lain yang relevan,” imbuhnya.

Agus mengingatkan kembali kepada seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya agar menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance untuk menghindari terjadinya modus korupsi anggaran proyek konstruksi seperti yang kerap diungkap.

“Ketegasan dan pengawasan yang lebih kuat wajib dilakukan terhadap proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan publik, apalagi proyek besar yang dikerjakan oleh BUMN yang seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan ke masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka korupsi proyek fiktif.

Kedua tersangka diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Adapun, kerugian negara mencapai Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada perusahaan subkontraktor yang melakukan kegiatan fiktif.

Atas perbuatannya, keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentan pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Dua Pejabat Waskita Karya Jadi Tersangka

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pihak dari PT Waskita Karya (persero) tbk sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan adanya kasus dugaan korupsi 14 proyek konstruksi fiktif yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yang digarap PT Waskita.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan, penetapan dua pejabat perusahaan pelat merah tersebut sebagai tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan korupsi.

“KPK menetapkan tersangka kepada Fathor Rachman sebagai Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Yuly Ariandi Siregar Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi,” ucapnya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (17/12).

Agus menjelaskan, atas tindakan koruptif dua tersangka itu, diduga negara sangat dirugikandalam sejumlah proyek infrastuktur tersebut.

“Negara sekurang-kurangnya dirugikan mencapai Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada kepada perusahaan – perusahaan sub kontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut, infrastruktur fiktif  sejumlah proyek yang dimaksud yaitu proyek konstruksi di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur hingga Papua.

“Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara, Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, Proyek PLTA Genyem, Papua, Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat, Proyek Fly Over Tubagus Angke, Jakarta,  Proyek Fly Over Merak- Balaraja, Banten, Proyek Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, Proyek Jakarta Outer Ring Road (ORR) seksi W 1, Jakarta,  Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali dan Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur,” jelas Agus.

Atas perbuatannya, FR dan YAS disangkakan melanggar Pasal 2 aya (1) atau Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto, Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Prabowo Bakal Tepati Janji Kepada Parpol Koalisi

JawaPos.com – Keputusan partai koalisi di kubu oposisi untuk mengusung calon yang maju di pilpres sempat menuai pertanyaan. Di hadapan seluruh mitra koalisinya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyinggung pengorbanan untuk mengusung dia bersama Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berorasi dalam acara konferensi nasional dalam rangka penguatan pemenangan pileg dan pilpres 2019. Dia menyebut, tak akan lupa pengorbanan yang dilakukan oleh mitra koalisinya tersebut.

“Karena pengorbanan kawan kita terutama PKS dan PAN. Karena itu saya minta juga pengorbanan Demokrat. Jangan sekali-kali lupa kawan kita sebenarnya,” kata Prabowo di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).

Karena itu, Prabowo tak menampik masih ada janji yang masih belum ditunaikan kepada mitra koalisinya. Namun dirinya memastikan tak akan ingkar. Dia akan penuhi janji yang pernah diucapkannya kepada seluruh mitra koalisi.

Khususnya janji untuk menyukseskan suara seluruh mitra koalisinya di pileg 2019 mendatang. “Karena itu saya minta Sandi supaya kampanye dengan PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat untuk sama-sama kita bantu kawan kita,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo telah berikrar apapun yang terjadi dirinya tidak akan meninggalkan parpol koalisi yang telah mendukungnya. Dia mengaku akan menyatukan kekuatan untuk hadapi pemilu mendatang.

Acara tersebut hadir pula Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dan sejumlah elite partai Gerindra. Tentunya juga dimeriahkan ribuan kader partai berlambang kepala burung garuda tersebut.

(aim/JPC)

Blak-blakan, Gubernur Jenderal NRFPB Bicara Separatis di Papua

JawaPos.com – Masih teringat jelas di benak Markus Yenu mengenai alasan dia memilih bergabung dalam gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM). Jiwanya terpanggil melihat perlakuan pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Soeharto kala itu terhadap rakyat Papua.

“Namanya Soeharto itu, jangankan lawan, tidur mimpi saja, bangun kita ditangkap. Apa yang dilakukan Thomas Wanggai aspirasi murni rakyat Papua,” kata Markus saat ditemui JawaPos.com beberapa waktu lalu di Manokwari, Papua Barat, Minggu (16/12).

Dia terkenang, waktu itu, masyarakat Papua tidak bisa apa-apa. Para aktivis OPM ditangkap dan bahkan ada yang ditembak mati. Barulah setelah Reformasi, para tokoh Papua yang sempat dipenjara akhirnya dibebaskan.

“Kita dapat kesempatan juga lewat Pak Gus Dur, Papua bisa sampaikan informasi. Kita tetap hargai bangsa ini, negara ini,” imbuhnya.

Sayangnya, seiring waktu berjalan dan beberapa kali ganti pemimpin di negeri ini, masyarakat Papua katanya tak juga merasakan kesejahteraan dan tertinggal. Terlebih, kekayaan alam mereka dikelola asing dengan hadirnya Freeport milik perusahaan asal Amerika Serikat.

Kalaupun ada kewenangan yang besar diberikan kepada Papua pasca kemunculan UU Otonomi Khusus (Otsus), hanya segelintir yang menikmati. Bukan masyarakat Papua itu sendiri, terutama tokoh pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Mereka yang duduk manis di balik meja pemerintah daerahlah yang menikmati dana miliaran hingga triliun dari pemerintah pusat itu. “Kalau hari ini yang lakukan perlawanan itu KKB, dibilang separatis. Yang separatis itu orang yang kerja untuk negara. Bupati, gubernur, mereka separatis, teroris,” tegas Markus.

Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) itu mengatakan, birokrasi di Papua pun terbilang nepotisme. Sebab mereka yang duduk di pemerintahan sebagian besar trah dari pemimpin itu sendiri.

“Bupati punya anak, sekda, kabag punya anak. Kita-kita (tokoh pergerakan) tidak ada. Dana Otsus itu akibat apa yang kita kerja. Sementara kita tidak rasakan Otsus. Habisnya di atas,” kesal Markus.

Memang, permasalahan di Papua bukan muncul baru beberapa hari atau bulan. Permasalahan ini cukup mengakar hingga keinginan untuk merdeka selalu muncul.

Namun hingga kini, tidak ada satu pun solusi yang ditawarkan. Adanya pembangunan infrastruktur, menurut Markus, bukan solusi untuk mereka.

“Jembatan layang dibangun. Nggak ada jembatan, itu di Jayapura yang dibangun, bukan rumah tingkat, jalan segala macam, yang dibangun manusianya,” ungkap Markus.

Hingga kini pun, komunikasi tidak berjalan dua arah. Padahal diskusi antara tokoh-tokoh di Papua dengan pemerintah pusat diperlukan untuk mencari solusi atas permalasahan yang sudah mengakar ini.

“Simpel saja. Jakarta datang, duduk bersama, selesai,” tutur Markus.

Sayangnya, kalau pun saat ini Presiden Joko Widodo datang ke Papua, dia bukan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pergerakan melainkan para kepala daerah yang juga tak memperhatikan rakyatnya.

“Jokowi bagi kami kucing bencana. Datang, pulang terjadi konflik. Kalau mau datang, ketemu langsung tokoh-tokoh yang dianggap siapa seperatis, pemberontak. Bukan datang ketemu gubernur, omong kosong saja,” pungkas Markus.

(dna/ce1/JPC)

KPAI Senang KPK Tangkap Bupati Cianjur, Efek Korupsinya Gak Main-main

JawaPos.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni terkait OTT terhadap  Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan korupsi pendidikan adalah kejahatan luar biasa. Pasalnya akan berdampak signifikan terhadap keselamatan peserta didik, kualitas pendidikan dan masa depan bangsa.

“KPAI mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cianjur. Bagaimana mau mendidik anak berkarakter jujur, sementara kepala sekolah, kepala dinas dan kepala daerahnya mencontohkan korupsi,” sebutnya pada rilis yang diterima, Senin (17/12).

Menurutnya, korupsi yang dilakukan Irvan Rivano Muchtar itu juga melahirkan dampak panjang. Salah satunya akan berdampak buruk terhadap pelayanan pendidikan dan pencapaian kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur.

“Pertama, kontraktor akan menurunkan kualitas bangunan dari yang seharusnya karena anggarannya juga di potong. Bahkan, bisa membahayakan keselamatan warga sekolah,” tegasnya.

Selain itu, jika uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang kelas dan labotarium dipotong, maka akan mempengaruhi kekuatan dan umur bangunan.

“Dampak buruknya, pendidik dan peserta didik bisa menjadi korban ketika bangunan sekolah runtuh saat mereka sedang belajar. Maka kontraktor akan membangun gedung yang tidak berumur lama,” paparnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tegasnya, anak-anak wajib mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah.

“Termasuk perlindungan dari ancaman celaka akibat kualitas bangunan yang rendah sebab sarana dan prasarana tersebut diperlukan dalam proses pembelajaran yang berkualitas,” tutup Retno.

Sebelumnya, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar digelandang KPK dalam kasus koupsi DAK Pendidikan Cianjur Tahun 2018.

Selain Irvan, KPK juga sudah menetapkan status tersangka kepada Kadisdik Cecep Sobandi, Kabid SMP Disdik Cianjur Rosidin dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

(ipp/JPC)

Mendagri Tunggu Salinan Putusan Perkara untuk Berhentikan Zumi Zola

JawaPos.com – Vonis terhadap Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Terbukti dengan tidak dilakukannya banding oleh kedua belah pihak, baik KPK maupun pihak Zumi Zola atas putusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Bahkan, pada Jumat kemarin (14/12) Zumi juga telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Menanggapi kasus hukum Zumi Zola, Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin menuturkan Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinzi Jambi perihal status Zumi.

Koordinasi yang dimaksud agar bisa segera mendapatkan salinan atau petikan putusan pengadilan yang sudah inkrah dan disertai dengan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum lanjutan.

“Selanjutnya Pemprov Jambi dan/atau MDN menyampaikan dokumen usulan pemberhentian ZZ kepada Presiden dengan melampirkan salinan/petikan putusan pengadilan yang sudah inkrah tersebut sebagai dasar permohonan diterbitkannya Keppres tentang pemberhentian ZZ,” ucapnya pada rilis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (15/12).

Kemudian, tambahnya, setelah Keppres pemberhentian diterbitkan dan diterima Pemprov dan DPRD Jambi, maka selanjutnya DPRD Jambi melakukan rapat paripurna. Tujuannya, untuk mengumumkan pemberhentian Zumi Zola sebagai gubernur sesuai Keppres.

“Dan sekaligus mengusulkan pengangkatan Wagub Jambi menjadi Gubernur Jambi dan mengusulkan pemberhentian Wagub,” ujar Bahtiar.

Nantinya sambung Bahtiar, berita acara dan risalah rapat paripurna DPRD menjadi lampiran surat DPRD Jambi kepada Presiden melalui Mendagri.

“Mendagri meneruskan usulan DPRD Jambi tersebut kepada Presiden untuk diterbitkan Keppres pengangkatan Wagub menjadi Gubernur definitif. Setelah itu Setneg/Setkab/Setpres mengagendakan jadwal pelantikan Wagub yang saat ini Plt, menjadi Gubernur Jambi sampai berakhirnya sisa masa jabatannya,” jelas Bahtiar.

“Dasar hukumnya Pasal 78 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Pasal 173 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Zumi yang merupakan mantan artis sinetron ini divonis bersalah oleh hakim pengadilan karena menerima gratifikasi senilai Rp 37,4 miliar, USD 173 ribu dan SGD 100 ribu sejak Februari 2016 hingga November 2017 dan menerima 1 unit mobil Toyota Alphard.

Tak hanya itu, mantan kekasih artis Ayu Dewi ini juga terbukti menyuap anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan, agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi 2017 dan persetujuan APBD 2018.

Hukuman yang diterima Zumi ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

(gwn/JPC)

Kronologi OTT Bupati Cianjur Cs, Dari Masjid Agung sampai Pendopo

JawaPos.com – Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cianjur. OTT yang berlangsung sejak Rabu (12/12) subuh itu semula berhasil menangkap enam orang. Namun, yang ditetapkan sebagai tersangka hanya empat orang, termasuk Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

Basaria menyebut, semula pihaknya mendapat informasi dari masyarakat soal adanya dugaan praktik korupsi dan suap di Cianjur. Lantas pada pada 30 Agustus 2018 dimulailah proses penyelidikan. Hingga pada akhirnya pada Rabu (12/12) didapatkan petunjuk untuk yang bisa dilakukan OTT.

“KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada subuh Rabu, 12 Desember 2018 di beberapa lokasi di Kabupaten Cianjur,” terang Basaria kepada awak media, Kamis (13/12).

Kronologi OTT Bupati Cianjur Cs, Dari Masjid Agung sampai PendopoInfografis kepala daerah yang terjaring OTT KPK (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Lantas, pada Rabu (12/12) pukul 05.00 WIB, KPK mengidentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil Rosidin yang dibawa sopir ke mobil Cecep Sobandi (CS). “Uang tersebut telah dikemas dalam kardus berwarna cokelat,” terangnya.

Setelah itu tim KPK bergerak cepat, karena mengetahui kardus yang dibawa di mobil Rosidin tersebut berisi uang. Uang itu disinyalir dikumpulkan dari sejumlah kepala SMP di Cianjur. “Dari situ, KPK mengamankan dua orang yakni Cecep Sobandi dan sopir, di halaman Masjid Agung Cianjur,” lanjutnya.

Setelah itu di tempat berbeda, sekitar pukul 05.17 WIB, tim Satgas KPK mengamankan Rosidin di rumahnya. Meski telah mengamankan beberapa pihak lain, tim kembali bergerak sekitar pukul pukul 05.37 WIB. Pada waktu itu tim bergerak ke rumah pribadi Bendahara MKKS Cianjur berinisial T dan Ketua MKKS Cianjur berinisial R. Keduanya berhasil diringkus di rumah masing-masing.

Hingga tiba saatnya sekitar pukul 06.30 WIB, tim KPK memasuki pendopo bupati dan mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar di rumah dinasnya tersebut. “Sekitar pukul 12.05 tim kembali mengamankan kepala seksi berinisial B di sebuah hotel di Cipanas,” tuturnya.

Totalnya ada ada enam orang yang diamankan. Lantas mereka dibawa ke Kantor KPK Jakarta pada pukul 10.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

“Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran terkait dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar,” tegasnya.

Basaria menyebut, dua pihak berinisial T dan R yang menjabat pengurus MKKS Cianjur, diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan ke sekitar 140 kepala sekolah. Diketahui ke-140 kepala sekolah itu telah menerima DAK.

Setelah diamankan, akhirnya KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka selain Irvan Muktar (bupati Cianjur), Cecep Sobandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur), Ros (Kepala Bidang SMP Rosidin), dan TSC, kakak ipar Bupati Cianjur.

(ipp/JPC)

Kapendam Cendrawasih Bantah Lancarkan Serangan Bom ke KKB Papua

JawaPos.com – Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membantah pihaknya melancarkan serangan bom saat mengevakuasi korban serangan KKSB di Bukit Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Tak ada senjata berkaliber besar dalam aksi pembalasan saat tim gabungan diserang. 

“TNI sama sekali tidak menggunakan sarana persenjataan bom atau berkaliber besar,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (9/12). 

Senjata yang digunakan sampai saat ini kata dia senjata Infanteri, bukan roket ataupun altileri. Sebab, jika menggunakan senjata jenis tersebut, membutuhkan waktu pergeseran.

Kata dia, masyarakat juga bisa melihat bahwa alutsista yang mereka gunakan hanya heli angkut L dan LNG. “Di Papua bisa dicek tidak ada satupun heli untuk menyerang, yang beroperasi di Papua heli pesawat angkut, tidak ada untuk perang,” tegas Aidi.

Di sisi lain dia mengakui tim gabungan sempat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) saat melakukan evakuasi di Bukit Kabo. Akan tetapi, diyakini tidak ada warga sipil yang menjadi korban.

Kalaupun ada yang mengatakan ada warga sipil atau pejabat kampung yang tewas saat TNI melakukan evakuasi, dia malah balik bertanya. Bahkan Aidi curiga bahwa mereka warga sipil. 

Sebab logikanya, antara lokasi kontak senjata dan pemukiman warga cukup jauh. Setidaknya 4-5 kilometer dengan jarak tempuh dua jam perjalanan kali yang medannya cukup terjal.

“Kenapa ada warga sipil di daerah tempur, jauh dari kampung? Kalau ada warga sipil di daerah tersebut tidak bisa lagi dikatakan warga sipil. Karena kontak tembak bukan di kampung tapi di hutan,” bebernya.

Lagi pula, pihaknya tidak diberi kesempatan untuk melakukan identifikasi jikalau memang yang tewas adalah warga sipil. Sebab dari pengakuan Kepala Distrik Nirkuri, Yosekat K. Kamarigi, pejabat desa yang tewas tersebut pun sudah dimakamkan.

Kebiasaan orang Papua terutama di pedalaman, kata Aidi, biasanya bukan dimakamkan langsung dibakar sesuai adat. “Mau diinvestegasi, apanya diidentifikasi? Kalau murni sipil harus ada data dan fakta. Kita tidak bisa mengatakan katanya, diduga,” tuturnya. 

Aidi malah curiga, kepala distrik yang melaporkan adanya pejabat desa yang tewas juga bagian dari KKSB. “Pelapor yang mengatakan dirinya kepala kampung di sana kan laporan sepihak saja, apakah itu bagian dari pelaku? Saya tidak mau menuding,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kepala Distrik Nirkuri, Yosekat K. Kamarigi mengatakan, dalam evakuasi tim gabungan TNI-Polri dari arah selatan Nduga dan dari arah timur yang masuk wilayah Kabupaten Wamena, dikabarkan  aparat melakukan serangan bom sebanyak 12 kali. Di Distrik Mbua ledakan terdengar lima kali dan Distrik Yigi tujuh kali. 

Yosekat menggambarkan tembakan peluru dihamburkan seperti hujan yang tidak dapat dihitung. Dua aparat desa meninggal pada 5 Desember lalu. 

(dna/JPC)

Jelang Tengah Malam, Habib Bahar Ditetapkan Tersangka

JawaPos.com – Diperiksa sekitar 11 jam, akhirnya penyidik Bareskrim Polri menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka. Adapun dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dengan menyebut Presiden Joko Widodo ‘banci’.

“Hasilnya beliau ditetapkan tersangka,” ujar Aziz Yanuar, kuasa hukum Bahar di Gedung Bareskrim, Gambir, Jakarta, Kamis (6/12).

Adapun dia ditersangkakan melanggar UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Indivasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tak tampak wajah Bahar hingga Aziz menyampaikan kabar tersebut sekitar pukul 23.00 WIB. Ternyata, pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu sudah pulang terlebih dahulu tanpa melewati pintu masuk dimana sejumlah awak media menunggu.

“Tadi habib sudah duluan karena ada keperluan,” kata Aziz berdalih.

Lebih lanjut dia mengatakan, kendatipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar masih belum ditahan oleh penyidik.

Atas penetapan tersangka ini, seluruh kuasa hukum Bahar akan berdiskusi untuk mengambil langkah lanjutan. Namun, pihaknya belum menentukan apakah akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka itu. “Belum didiskusikan,” tukasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerima laporan Jokowi Mania terhadap Habib Bahar bin Ali bin Smith atas ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Laporan tersebut didaftarkan oleh seorang bernama La Kamarudin pada Rabu kemarin (28/11). 

Dia diduga melanggar Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2).

Sementara itu, laporan yang sama juga dilayangkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid di Polda Metro Jaya. Menurut Muannas, ucapan Bahar bin Smith telah merendahkan Presiden Jokowi.

“Tidak pantas orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar dan penuh kebencian seperti itu,” katanya dalam keterangan resmi.

Muannas menyebutkan, dalam vidio berdurasi 60 menit itu salah satu ucapan Habib Bahar yakni ‘kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu.’ Perkataan tersebut dikatakannya bukanlah sebuah kritik atau ceramah yang beradap. (dna)

(dna/JPC)

Sadis, 31 Pekerja Proyek Jembatan di Papua Dibantai

JawaPos.com – Sebanyak 31 pekerja proyek Istaka Karya dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Adapun pembantaian itu terjadi ketika para pekerja sedang membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

“31 orang meninggal dunia,” ujar Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz kepada JawaPos.com, Senin (3/12).

Kejadian ini dilaporkan masyarakat hari ini sekitar pukul 15.30 WIT. Namun  pembunuhan terhadap para pekerja proyek Istaka Karya tersebut terjadi pada Minggu (2/12) lalu.

Bermula pada Sabtu (1/12) sekitar pukul 20.30 WIT, Project Manager PT Istika Karya Cahyo mendapat telepon dari nomor yang biasa dipegang oleh Koordinator Lapangan, Jhoni. Dia yang memegang pengerjaan proyek pembangunan jembatan Habema-Mugi. Namun di sambungan telepon itu, Cahyo tidak paham dengan maksud pembicaraan dari balik ponsel Jhoni.

Di sisi lain, PPK Satker PJN IV PU Binamarga wilayah Habema-Kenyam, Monang Tobing mengaku melakukan komunikasi melalui SMS dengan Jhoni pada 30 November 2018.

Sementara itu, informasi dari pos Satgaspamrahwan 755/Yalet di Napua-Wamena bahwa pada 30 November 2018 pukul 04.00 WIT tercatat 1 mobil Strada bermuatan BBM Solar milik PT Istaka Karya menuju Camp Istaka Karya di Distrik Yigi. Dikemudikan MS, mobil tersebut juga membawa 5 orang pegawai dan tiba kembali di Wamena pada pukul 18.30 WIT.

Selanjutnya pada 1 Desember pukul 02.00 WIT, tercatat 2 mobil  menuju ke Camp Distrik Yigi dengan masing-masing membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya. Kemudian pada 2 Desember, pukul 20.00 WIT 1 mobil Strada kembali ke Wamena dan berangkat lagi ke Distrik Mbua, Kabupaten Nduga.

Dari informasi yang didapat, 1 mobil Strada yang membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya sampai saat ini belum kembali ke Wamena. Mendapat informasi tersebut, personil gabungan Polri dan TNI yang dipimpin Kabag Ops Polres Jayawijaya AKP R.L. Tahapary langsung bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Saat tiba di kilometer 46, tim bertemu dengan salah satu mobil dari arah Distrik Bua dan menyampaikan untuk tim segera balik karena jalan di blokir oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Personil gabungan TNI/Polri langsung diterjunkan untuk mengecek informasi tersebut.

“Didapati, 31 orang ditemukan tewas. 24 orang dibunuh hari pertama, 8 orang yang sempat menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD dijemput dan dibunuh, 7 orang MD dan 1 orang belum ditemukan atau melarikan diri,” kata Diaz menyampaikan informasi terkahir yang didapatkan sekitar pukul 22.35 WIT.

(dna/JPC)

Tak Ada Napi Teroris yang Kabur di Lapas Lambaro

JawaPos.com – Sebanyak 113 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lambaro, Aceh, pada Kamis (29/11), kabur. Untung saja, tidak ada napi kasus terorisme yang ikut dalam pelarian pasca salat magrib itu.

“Tidak ada tersangka teroris,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di kantornya, Jumat (30/11).

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa seluruh jajaran Polda Aceh akan mempersempit ruang gerak para napi yang kabur. Semua Polda dan Polres katanya harus melakukan razia di jalan, terminal, bandara, serta tempat persembunyian yang dicurigai.

Saat berita ini ditulis, tercatat baru 26 napi yang berhasil diamankan kembali.
“Akses ditutup baik udara dan darat serta laut,” tegasnya.

Polda Aceh katanya segera menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap para napi itu setelah pihak Lapas menyerahkan data secara keseluruhan. “DPO nanti akan segera disampaikan ke Polda terdekat yaitu Polda Sumut nanti membantu untuk mempersempit ruang gerak,” tambahnya.

Pihaknya mengimbau agar lebih baik para napi yang masih dalam pelarian segera menyerahkan diri. Keluarga yang mengetahui kabar napi tersebut juga diharapkan kooperatif dengan melapor ke petugas.

Sementara itu, Dedi menerangkan bahwa kejadian ini hanya diinisiasi segelintir orang. Diduga beberapa napi yang lain hanya ikut-ikutan.

“Kita masih lakukan pemeriksaan nanti jika tertangkap siapa aktor intelektual kaburnya napi ini,” pungkas Dedi. 

(dna/JPC)

Periksa Kepala Satuan Komunikasi PLN, KPK: Gali Pertemuan Sofyan-Eni

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa Kepala Satuan Komunikasi PT PLN, I Made Suprateka, sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui terhadap I Made, penyidik mencecar tentang adanya pertemuan Dirut PLN, Sofyan Basir dengan tersangka dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih.

“Pemeriksaan terkait pengetahuan saksi tentang pertemuan tentang proyek PLTU Riau-1, termasuk yang dihadiri oleh Dirut PLN dan ES (Eni Saragih),” ucapnya pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa malam (27/11).

Kendati demikian, mantan aktivis ICW ini enggan menjelaskan lebih detail kapan pertemuan itu terjadi. Dia juga tak menyebut secara rinci apa saja isi pembicaraan dalam pertemuan antara Sofyan dan Eni.

Ketika disinggung apa pihaknya akan memeriksa kembali Dirut PLN Sofyan Basir terkait adanya ini, Febri mengaku masih belum bisa mengkonfirmasi akan adanya hal tersebut.

“Pemanggilan saksi itu tergantung kebutuhan, kalau memang penyidik membutuhkan tentu tidak menutup kemungkinan akan dipanggil kembali,” imbuhnya.

“Karena sebelumnya kan sudah dilakukan proses pemeriksaan. Tapi saya belum mendapat informasi yang lebih detail siapa saja saksi-saksi yg akan dipanggil dalam kasus ini,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, suap kerjasama proyek PLTU Riau-1 ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni beberapa waktu lalu. Setelah itu, KPK menetapkan Eni, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR, sebagai tersangka.

Eni diduga menerima duit Rp 4,8 miliar dari pengusaha Johannes B Kotjo, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kotjo merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, yang menjadi salah satu konsorsium di proyek PLTU Riau-1.

Dalam pengembangan kasus, KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka. KPK menduga mantan Sekjen Partai Golkar itu menerima janji USD 1,5 juta terkait kasus ini.

Saat ini, tinggal Idrus yang masih menjalani penyidikan di KPK. Sementara, Eni akan menghadapi dakwaan pada Kamis (29/11) lusa dan Kotjo sudah menghadapi tuntutan di persidangan kemarin (26/11).

(ipp/JPC)

Berkaca Kasus Baiq Nuril, Presiden Dinilai Perlu Perbaiki Legislasi

JawaPos.com – Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), Dio Ashar Wicaksana menilai Presiden Joko Widodo perlu berkaca pada kasus yang menimpa Baiq Nuril. Dio berharap  presiden perlu memikirkan solusi jangka panjang terkait perlindungan terhadap korban kasus pelecehan seksual, seperti melindungi korban agar tak jadi korban kriminalisasi.

“Untuk jangka panjang, Presiden harus memperbaiki legislasi atau memperbaiki Undang-Undang kita dalam hal ini, seperti lebih melindungi korban agar tak rentan jadi korban kriminalisasi,” ucapnya saat ditemui di kawasan Cikini, Sabtu (24/11).

Selain itu, dia juga mempertanyakan kemana arah pidana yang semestinya membela korban dalam perkara hukum. Bahkan, menurutnya legislasi dalam pemidanaan saat ini juga belum beres.

“Arah pidana kita arahnya mau ke mana? apakah mau semudah itu orang dipenjara? Sekarang cara pemidanaan tidak clear juga,” imbuhnya.

Dalam hal ini juga, pemerintah dan pihak legislatif dituntut untuk membuat undang-undang yang tak multitafsir. Pemerintah juga diharapkan punya upaya serupa.

“Bagaimana proses legislasi kita, kebijakan hukum kita yang lebih melindungi korban-korban itu malah jadi korban kriminalisasi,” tukasnya.

Kata Dio, untuk kasus Baiq Nuril yang sedang berjalan tidak mudah untuk mengurus legislasi. Ini karena memakan waktu lama, sehingga pemberian amnesti lah yang paling tepat.

Sementara itu, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati menjelaskan, adanya instrumen hukum yang multitafsir itu, selama ini malah menyebabkan demotivasi bagi korban pelecehan seksual untuk menyelesaikan persoalannya melalui jalur hukum.

Mike mengatakan, banyak korban pelecehan seksual yang akhirnya menyelesaikan persoalannya dengan jalur mediasi.

“Ujung-ujungnya hanya diselesaikan dengan mediasi. Mereka mengalami demotivasi karena mereka tahu betapa rumitnya menjelaskan atau proses pelaporan ke polisi bahwa mereka telah mengalami perundungan seksual juga pelecehan seksual,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB. Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Nuril tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

(ipp/JPC)

Wabup Bekasi Digarap KPK, Ngomong Begini Soal Neneng

JawaPos.com – Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sudah menjalani proses pemeriksaan terkait kasus suap proyek Meikarta yang membelit Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Ketika hendak meninggalkan gedung KPK, dia sempat berkomentar terkait pemeriksaan yang telah dijalaninya.

Eka mengaku tak tahu sama sekali perihal proyek Meikarta. Dia juga mengaku dirinya tak pernah mendapat arahan dari Neneng Hassanah Yasin mengenai proyek yang digarap Lippo Grup tersebut.

“Tidak ada. Kalau saya sih tidak tahu apa-apa terkait dengan Meikarta,” ucap Eka usai diperiksa di Gedung KPK,  Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).

Selain itu, dia juga menegaskan dirinya belum pernah bertemu denga pihak Lippo Group terkait proyek Meikarta. Bahkan, diakui Eka, saat di dalam penyidik mencecar mengenai sepengetahuannya sebagai Wakil Bupati terkait proyek Meikarta ini.

“Saya tidak tahu. Kebetulan saya di organisasi pemerintah daerah barangkali saya wakil bupati yang kebetulan diminta keterangannya sebagai saksi,” tandasnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Eka memang ditanyai terkait perizinan proyek Meikarta. Sekaligus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro.

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.  KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

(yes/JPC)

OTT Pakpak Bharat, Anak Buah SBY dan Dua Orang Lainnya Resmi Jadi TSK

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka (TSK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pakpak Bharat, Medan, Sumatera Utara. Mereka diduga menerima suap terkait pengerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten yang di pimpin oleh Remigo Yolanda Berutu itu.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan tiga orang tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (18/11).

Agus menjelaskan, tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Dovid Andersor Karosekali dan unsur swasta Hendriko Sembiring.

“Penetapan status tersangka setelah tim satgas menemukan barang bukti uang senilai Rp 150 juta,” ungkap Agus.

Dalam OTT tersebut, KPK sedikitnya mengamankan enam orang tersangka dari unsur kepala daerah, PNS dan swasta. Diektahui, operasi senyap itu dilakukan di tiga lokasi yakni, Jakarta, Medan dan Bekasi.

Namun tiga orang lainnya masih berstatus sebagai saksi yakni, Jufri Mark Bonardo Simanjuntak selaku ajudan Bupati Pakpak Bharat, Syekhani selaku pegawai honorer pada Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat dan dari unsur swasta Reza Pahlevi.

“Mereka telah dilakukan pemeriksaan secara intensif,” pungkasnya.

Merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses pada laman acch.kpk.go.id, kader Partai Demokrat itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 9 Juni 2018.

Dalam LHKPN tertulis, Remigo yang dalam pilpres ini mendukung pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin memiliki harta harta kekayaan senilai Rp 43,7 miliar. Kekayaannya itu menurun dari laporan sebelumnya pada 23 Maret 2016 lalu. Remigo memiliki harta kekayaan senilai Rp 54,4 miliar.

Kekayaannya itu didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai Rp 41,6 miliar. Bahkan Remigo memiliki 18 aset berupa tanah dan bangunan. Aset tersebut tersebar di beberapa daerah yakni Jakarta Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Selain itu, dia juga memiliki harta harta bergerak lainnya seniali Rp 505 juta, lalu surat berharga Rp 1,19 miliar, serta setara kas Rp 398 juta.

(rdw/JPC)

KPK Sita Pabrik Aspal Milik Adik Kandung Ketua MPR

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita harta kekayaan atau aset yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainuddin Hasan. Aset yang disita merupakan pabrik aspal yakni, PT Krakatau Karya Indonesia (KKI).

“KPK melakukan penyitaan tanah yang di atasnya berdiri perusahaan aspal Mix Plant PT Krakatau Karya Indonesia (KKI), yang berada di Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/11).

Febri menuturkan, tanah dan pabrik milik adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan itu senilai Rp 6 miliar. Meski telah dilakukan penyitaan, pabrik itu masih dapat beroperasi seperti biasa.

“Pabrik itu masih beroperasi jadi penyitaan tidak menghentikan operasional pabrik. Nanti di akhir barulah dihitung keuntungan pabrik tersebut apakah sebagain masuk jadi milik negara misalnya kalau divonis di pengadilan, dan seberapa besar operasional lainnya akan dihitung,” jelas Febri.

Sebelumnya, KPK telah menyita sejumlah kekayaan milik Zainuddin yang terdiri dari bidang tanah, bangunan, hingga speedboat dalam kasus dugaan TPPU. Sejumlah aset itu diduga disamarkan dengan nama keluarga Zainudin, seperti nama anaknya.

Zainudin, yang merupakan adik Ketua MPR Zulkifli Hasan, ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Zainudin telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dalam kasus suap, Zainuddin diduga mendapatkan imbalan berupa fee proyek sebesar 10 sampai 17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Tersangka lain yang juga menyandang status tersangka adalah Gilang Ramadan dari CV 9 Naga, Agus Bhakti Nugroho selaku anggota DPRD Provinsi Lampung, dan Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR.

KPK juga menelusuri aliran uang senilai Rp 57 miliar dalam kasus dugaan suap yang mengalir ke Zainuddin. Uang suap itu diduga dari sejumlah proyek di Lampung Selatan sejak 2016 hingga 2018.

Re

(rdw/JPC)

Kurang Satu Calon, KPK Buka Seleksi Sekjen Gelombang Kedua

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka seleksi terbuka untuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen). Seleksi gelombang kedua ini dilakukan karena belum terpenuhinya jumlah peserta tahap wawancara pada seleksi gelombang pertama.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut seleksi gelombang kedua ini digelar guna mencari kandidat yang memang memenuhi persyaratan. Hasil gelombang kedua ini akan diwawancarai oleh Panitia Seleksi (pansel) bersama dengan dua orang yang telah lolos di gelombang pertama.

“Sampai dengan tahap asesmen kompetensi, pansel baru mendapatkan dua calon yang lulus tahap tersebut,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (12/11).

Lebih lanjut, Febri mengatakan calon Sekjen yang terpilih akan diserahkan kepada Presiden. Nantinya, berdasarkan usulan calon dari Pansel yang terdiri minimal tiga orang maka Presiden harus memilih satu orang.

“Kami perlu memastikan setiap calon yang lolos memenuhi seluruh kriteria yang ada dan sesuai dengan kebutuhan institusi KPK,” imbuhnya.

Sekadar informasi, pendaftaran dilakukan secara online lewat situs https://jpt.kpk.go.id yang dibuka mulai 9-30 November 2018 pukul 23.59 WIB.

Ada sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi jika ingin mendaftar di posisi ini, seperti WNI berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 58 tahun.

Syarat umum lainnya yakni memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, tidak terikat hubungan sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan pimpinan KPK, penasihat KPK, pegawai KPK, tersangka, terdakwa, atau terpidana korupsi.

Ada lagi persyaratan khusus yang harus dipenuhi para pendaftar. Misalnya, bagi pendaftar dengan latar belakang ASN/PNS, yaitu berpendidikan paling rendah S1 atau DIV diutamakan S2/S3 bidang hukum, keuangan, manajemen, berpengalaman dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 tahun serta sejumlah syarat lainnya.

Sementara untuk pendaftar non ASN, ada juga sejumlah persyaratan khusus seperti berpendidikan paling rendah S2, punya pengalaman kerja 15 tahun dengan pengalaman manajerial minimal 10 tahun serta sejumlah persyatan lainnya.

Untuk syarat serta jadwal lengkap proses seleksi gelombang kedua ini bisa dilihat pada bagian publikasi di situs kpk.go.id.

(ipp/JPC)

KPK Minta Imigrasi Selidiki Pegawainya yang Terima Duit Rp 30 Juta

JawaPos.com – KPK meminta pihak Imigrasi bisa menindaklanjuti secara internal, terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus Eddy Sindoro. KPK menduga ada upaya perbuatan merintangi penyidikan terhadap Eddy.

Hal tersebut sebagaimana dakwaan KPK pada Advokat Lucas. Lucas diketahui ikut membantu pelarian Eddy dari jerat hukum KPK.

Belakangan diketahui jika Lucas tak bekerja sendirian. Dia diduga dibantu pegawai imigrasi bernama Andi Sofyar.

Masih dalam dakwaan Lucas, disebutkan jika Andi menerima uang senilai Rp 30 juta dan telepon seluler (ponsel) Samsung A6. Itu sebagai imbalan lantaran berhasil membantu Eddy kabur ke negara lain.

“Setelah kami bacakan dakwaan, mestinya memang itu ditindaklanjuti secara internal .Tapi tentu saja perlu dipisahkan dari proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (9/11).

Menurut Febri, Imigrasi bisa berkoordinasi dengan KPK jika membutuhkan informasi soal dugaan keterlibatan pegawainya di kasus ini. Nantinya, KPK akan mempertimbangkan informasi yang bisa diberikan.

“Kalau nanti dibutuhkan data bisa diminta ke KPK dengan koordinasi lebih lanjut. Nanti tim akan mempertimbangkan sejauh mana informasi dan data bisa diberikan,” imbuhnya.

Di sisi lain, mantan aktivis ICW ini juga menambahkan agar rencana pemeriksaan internal yang mungkin akan dilakukan pihak Imigrasi, bisa dilakukan setelah para saksi memberikan keterangan di Pengadilan.

“Kita perlu sama-sama menjaga agar proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor tidak terganggu,” pungkasnya.

Sekadar informasi, seorang pegawai Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta bernama Andi Sofyar disebut membantu serta menerima duit sebagai imbalan dari pelarian Eddy. Namun Ditjen Imigrasi menyebut pegawainya itu tidak terlibat langsung.

“Tidak terlibat langsung kasusnya,” ujar Kabag Humas Ditjen Imigrasi Theodorus Simarmata, Rabu (7/11).

(ipp/JPC)

KPK Buka Peluang Bidik Lippo Group Tersangka Korporasi

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterkaitan PT Lippo Group dalam kasus suap proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Tak menutup kemungkinan lembaga antirasuah bakal menjerat perusahaan besar itu sebagai tersangka korporasi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, saat ini pihaknya tengah memeriksa Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Hartono. Pemeriksaan dilakukan untuk menelisik aliran suap terkait pembangunan proyek Meikarta ke sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Ya itu adalah proyek yang sangat besar dan itu ada beberapa perusahaan yang terlibat di situ,” kata Laode di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

PT MSU merupakan anak perusahaan dari PT Lippo Cikarang Tbk dan sebagai penggarap proyek Meikarta. Jika nanti terdapat bukti suap yang dilakukan Billy Sindoro berasal dari PT Lippo Group, maka tak menutup kemungkinan KPK bakal menjerat perusahaan tersebut sebagai tersangka korporasi.

“Semuanya ada kemungkinannya untuk itu (menjerat korporasi Lippo Group),” ujar Laode.

Kendati demikian, sambung Laode, pihaknya belum bisa merinci secara detail aliran suap yang dilakukan oleh Direktur Operasional Lippo Group tersebut.

“Ya sampai sekarang kita masih berupaya untuk mengetahui asal muasalnya dan saya belum bisa jelaskan sekarang,” jelas Laode.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran pemerintah kabupaten Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Komitmen fee itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.

(rdw/JPC)

Usai Taufik Kurniawan Kena, KPK Bidik Tersangka Baru dari DPR?

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan keterlibatan anggota DPR lainnya dalam kasus yang menyeret Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Lembaga antirasuah itu kini masih melakukan penyidikan dari kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan anggota DPR lainnya mengenai kasus yang menyeret Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)

“Semua proses penyelidikan sedang berlangsung. Tapi tentunya kalau mencukupi semua alat bukti, kita akan lanjut ke sana (tersangka baru-red),” kata Laode di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Laode menuturkan, pihaknya belum menjadwalkan pimpinan PAN untuk diperiksa sebagai saksi dari Taufik Kurniawan. Namun hal itu akan dijadwalkan jika diperlukan penyidik.

“Kalau seandainya penyidik membutuhkan informasi baru ya pasti akan dipanggil orang-orang yang dianggap bertanggung jawab untuk itu,” ujar Laode.

Dalam kasus ini, Taufik ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016. Taufik Kurniawan diduga menerima Rp 3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen, Muhamad Yahya Fuad.

Setelah adanya penyerahan uang, dalam pengesahan APBN Perubahan tahun anggaran 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. DAK tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kebumen.

(rdw/JPC)

WP KPK: Presiden Punya Tanggung Jawab untuk Berikan Kepastian Hukum

JawaPos.com- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar Novel Baswedan tak mengait-ngaitkan pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpanya dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini karena menurutnya, proses penanganan perkara tersebut ditangani Polri. Selain itu Moeldoko juga mengatakan jika presiden tak akan membentuk Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) karena masih percaya kinerja Polri.

Menanggapi adanya hal tersebut, Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) berang. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, pengungkapan pelaku penyiraman air keras ke wajah Novel, yang mengakibatkan hampir buta matanya adalah cermin adanya kepastian penegakan hukum di Indonesia. Sehingga orang akan berpikir dua kali mencelakakan penegak hukum.

“Bahwa Presiden Jokowi sebagai kepala negara punya tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum berjalan sebagaimana mestinya dan melindungi segenap penegak hukum di negara ini yang memberantas kejahatan termasuk korupsi yang sampai saat ini masih dianggap sebagai kejahatan luar biasa,” kata Yudi kepada JawaPos.com, Sabtu (3/11).

MoeldokoKepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar Novel Baswedan tak mengait-ngaitkan pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpanya dengan Presiden Joko Widodo. (Dok.JawaPos.com)

Oleh karena itu, menurut Yudi, merupakan hal wajar jika Novel secara langsung meminta Presiden Jokowi untuk turut serta dalam proses pengungkapan kasus penyiraman terhadap dirinya. Sebab kasus Novel tidak bisa dilepaskan dari peran dan tugas fungsi Novel sebagai penyidik KPK yang sedang menangani perkara kasus korupsi. Dimana sampai saat ini KPK berhasil menangani banyak kasus mega Korupsi yang menjadi perhatian masyarakat

“Saya tidak mengetahui apakah pernyataan dari pihak istana kalau Novel tidak perlu membawa bawa kasusnya ke Presiden sudah sepengetahuan Presiden Jokowi atau tidak, tapi tentu saja pernyataan tersebut keliru dan harus diluruskan karena hal ini tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dan kepastian penegakan hukum seperti yang digaungkan presiden jokowi,” tegas Yudi.

Yudi menambahkan, kendati Moeldoko mengatakan Novel tak boleh mengait-ngaitkan kasusnya dengan presiden. Namun, pegawai KPK masih yakin bahwa Presiden Jokowi akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul serius di dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi dengan membentuk TGPF kasus Novel dan kasusnya segera terungkap.

(ipp/JPC)

Viral Hoax Penculikan Anak, KPAI: Berdampak Beban Psikis

JawaPos.com – Maraknya pemberitaan hoax kasus pencurian anak membuat resah masyarakat. Sederet kabar mengandung kebohongan tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kepolisian untuk menindak tegas pelaku penyebar bohong pemberitaan penculikan anak.

Ketua KPAI Susanto mengatakan, berita  viral kebohongan kasus penculikan selama ini dinilai sangat meresahkan. Menurutnya,  berita hoaks tersebut memberikan dampak psikis bagi anak-anak.

“Kami meminta polisi tegas penyebar berita hoax. Viralnya berita soal penculikan anak akhir-akhir ini berdampak beban psikis besar bagi anak,” kata Susanto, Jumat (2/10).

Kabar berita hoax yang beredar di jagat media online dan media sosial tersebut, menurutnya orang tua dibuat panik hingga rela menunggu anak sekolah setiap hari.

Dalam kasus itu, beberapa orang tua bahkan sering marah-marah kepada anak akibat kekhawatiran yang berlebihan. Bahkan, orangtua memberikan pengawasan lebih ketat dengan cara mengintimidasi, membentak, menekan, memaksa, dan mengatur secara aktivitas keseharian anak atas nama ketakutan akan penculikan.

“Kondisi ini akan menimbulkan kegelisahan dan pembatasan yang ketat kepada anak dalam menjalankan aktivitas. Sehingga sosialisasi dan kehidupan tumbuh kembangnya tidak berjalan secara wajar,” kata dia.

Tidak hanya itu, KPAI pun menyarankan kepada Dinas Pendididikan dan Kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia agar duduk bersama dengan sekolah/madrasah dan pihak orang tua untuk menangkal isu hoax di sekolah.

Menurut Susanto, kehatian-hatian memang menjadi keniscayaan orang tua semata-mata untuk melindungi anak. Tetapi, kekhawatiran berlebihan seperti mengintimidasi anak adalah tindakan yang tidak tepat.

“Kewaspadaan perlu diikuti dengan edukasi serta kontrol yang baik dari orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. Bukan mengintimidasi,” kata dia.

(wiw/JPC)

(wiw/JPC)

Usai Tetapkan Tersangka, Besok KPK Panggil Taufik Kurniawan

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan pada Kamis (1/11). Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemanggilan Taufik terkait pengembangan dari dugaan suap dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

“Besok (Kamis, 1/11) direncanakan diagendakan pemeriksaan untuk Taufik Kurniawan (TK),” ucapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (31/10).

Kendati demikian, dia belum merinci dalam kapasitas sebagai apa Taufik akan dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Kapasitasnya apakah sebagai saksi untuk tersangka yang lain atau sebagai tersangka, nanti saya pastikan dulu ke tim. Tetapi yang jelas besok diagendakan pemeriksaan untuk yang bersangkutan,” jelasnya.

Di sisi lain, mantan aktivis ICW ini enggan mengungkap ketika ditanyai apakah akan melakukan penahanan terhadap Taufik atau tidak. Dia mengaku hal tersebut harus dilihat terlebih dahulu dari hasil pemeriksaan yang akan dijalani Politisi Partai PAN ini esok hari.

“Saya kira lihat besok karena agendanya proses pemeriksaan dan kami berharap yang bersangkutan bersikap kooperatif dan datang memenuhi pemeriksaan tersebut,” tegasnya.

Sekadar informasi, KPK Taufik Kurniawan sebagai tersangka dugaan suap pengelolaan DAK Kebumen. Dia diduga menerima komitmen fee 5 persen dari total Rp. 100 miliar anggaran yang diajukan.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan dengan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Hina Agama dan Ulama di Instagram, Pelaku Ujaran Kebencian Diringkus

JawaPos.com- Selama sepekan terakhir, pengguna Instagram dibuat gempar dengan ulah akun @rezahardiansyah7071. Akun tersebut menyebarkan ujaran kebencian dengan menghina ulama dan agama Islam. Bahkan dia berani menantang polisi untuk menangkapnya.

‘Saya gak takut ancaman kalian semua. Saya ini anak polisi Polres Banjar. Nama Bapak Saya Hendra Dwie, Ibu saya Utari Hendra. Buktinya sampai sekaran saya bebas2 aja!!!’ begitu bunyi salah satu Insta Story yang diunggah akun tersebut.

Unggahan itu dengan cepat viral. Polisi lantas tak tinggal diam. Dengan cepat, mereka mengungkap sosok pengelola akun tersebut, Selasa (30/10).

Hina Agama dan Ulama di Instagram, Pelaku Ujaran Kebencian DiringkusSalah satu Insta Story yang diunggah pelaku (Instagram)

Penangkapan tersebut disampaikan Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pelakunya bernama M. Sodikin, 21, warga Jalan Biduri, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. ”Ditangkap oleh Unit Siber Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalsel,” terang Dedi kepada JawaPos.com, Rabu (31/10).

Dedi mengatakan, pelaku juga membuat akun Instagram palsu mengatasnamakan Polres Banjar. ”Motifnya karena pelaku marah kepada salah satu teman sekelasnya. Pelaku ini kejar Paket B, kelas 8 SMP,” kata Dedi.

Teman sekelas pelaku berinisial PU. Singkat cerita, dia membuat akun palsu atas nama pacar PU. ”Supaya si PU ini takut karena pacarnya ditangkap polisi,” tambah jenderal bintang satu tersebut.

Dari hasil interogasi polisi, awalnya Sodikin membuat akun Facebook bernama Reza Hardiansyah. Dia mengarahkan pengguna Facebook untuk melihat akun Instagram @rezahardiansyah7071. Di akun instagram itu, Sodikin menyebarkan ujaran kebencian.

Dia mencomot foto PU dan pacarnya dari Facebook. Foto itu kemudian diposting di Instagram @rezahardiansyah7071. Sehingga seolah-olah yang menyebarkan ujian kebencian itu adalah FU dan pacarnya.

Tak cukup di situ, Sodikin juga mengambil foto para ulama. Dia menjatuh-jatuhkan ulama tersebut. Dia bahkan memajang nomor telepon beberapa akun Instagram milik Deddy Corbuzier, Lambe Turah, Gen Halilintar, hingga Polda Kalsel. ”Pelaku kami jerat dengan UU ITE,” tegas Dedi.

Sementara itu, Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattanete mengatakan, pihaknya mengimbau agar warga Banjar tidak mudah terprovokasi. Saat ini, Sodikin sudah diamankan di Mapolda Kalsel. ”Pelakunya sudah tertangkap, jadi masyarakat Banjar maupun Kalimantan secara luas tak perlu cemas. Penangkapan ini juga berkat kerja sama dengan masyarakat,” kata Takdir.

Terkait dengan akun Instagram palsu Polres Banjar yang dibuat oleh pelaku, Takdir sudah menindaklanjutinya. Pihaknya sudah melaporkan akun bodong itu kepada pihak Instagram agar segera dihapus. ”Akun Instagram kami cuma satu, yakni @humaspolresbanjar. Jadi kami harap semua pihak bisa bijak dalam menggunakan media sosial,” terang mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya tersebut.

(did/JPC)

Penuhi Panggilan KPK, CEO Lippo Grup James Riady Diam Seribu Bahasa

JawaPos.com – CEO Lippo Group James Riady memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). James akan diperiksa terkait kasus suap proyek izin pembangunan Meikarta yang membelit Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Saat tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.27 WIB, James yang datang dengan mengenakan baju kemeja biru dibalut jas warna senada, tampak berjalan santai ketika hendak masuk gedung lembaga antirasuah. Saat dicecar sejumlah awak media terkait rencana pemeriksaannya, James diam seribu bahasa.

Terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut terhadap James akan diperiksa untuk 9 tersangka kasus Meikarta. “Yang bersangkutan diperiksa untuk 9 tersangka,” tukasnya Selasa (30/10).

Gedung KPKCEO Lippo Grup James Riady saat menunggu di gedung KPK, Selasa (30/10) (ISMAIL POHAN/INDOPOS)

Sekadar informasi, dalam kasus ini, pada Jumat, (26/10), Febri menyebut KPK sudah menggeledah sebanyak 12 lokasi di daerah Bekasi dan Tangerang terkait perkara yang membelit 9 tersangka. “KPK sita catatan keuangan, dokumen terkait proyek, kontrak-kontrak, hingga uang,” tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah memeriksa sebanyak 33 saksi selama seminggu belakangan ini terkait kasus Meikarta. “Memeriksa pejabat Dinas di Pemkab Bekasi, Presiden Direktur dan pegawai Lippo, termasuk sejumlah pegawai di Bidang Keuangan dan pensiunan PNS,” imbuhnya.

Hal tersebut perlu dilakukan karena sebut mantan aktivis ICW ini ada lima hal yang sedang difokuskan dan didalami oleh penyidik. Salah satu halnya yakni perihal alur dan proses perizinan Meikarta dari perspeksif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi.

“Proses rekomendasi tahap satu dari Pemprov Jawa Barat pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta, Alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta, sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dan kawan-kawan dan mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Dua diantaranya selaku penerima suap dan pemberi suap, yakni Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkap komitmen fee suap dari pihak Meikarta ini sejumlah Rp 13 miliar. Namun, realisasi pemberian suap yang sudah diberikan sekitar Rp 7 miliar.

(ipp/JPC)

KPK Tahan Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan karena usai penetapan status tersangka dan pemeriksaan ketiga legislator terkait kasus dugaan suap oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Namun, ketiganya memilih bungkam ketika hendak dibawa ke mobil tahanan lembaga antirasuah, pada Sabtu (27/10) malam. Salah satu yang ditahan adalah Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Borak Milton.

Ia tampak meninggalkan gedung KPK pertama kali dan sudah mengenakan rompi tahanan warna oranye serta membawa koper berwarna merah.

KPK Tahan Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak MiltonAnggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Arisavanah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Selang beberapa menit, kemudian keluarlah anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Arisavanah dari dalam gedung KPK dengan membawa koper bewarna coklat tua, dilanjutkan Edy Rosada yang membawa koper berwana coklat muda.

Namun, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini belum membeberkan di rutan mana ketiga tersangka ditahan.

Sekedar informasi, dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (26/10), KPK menetapkan tersangka yang diduga sebagai pihak penerima suap yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Punding LH Bangkan, serta anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada.

Sementara pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Dirut PT BAP atau Wakil DirutPT SMART (Sinar Mas Agro Rersources and Technology) Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP Wilayah Kalteng Bagian Utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Pada OTT itu, KPK juga menyita barang bukti berupa uang suap sejumlah Rp 240 juta. Uang itu diduga diberikan oleh PT BAP agar DPRD Kalteng tidak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan bisnis mereka.

(ipp/JPC)

Bawa Nama Ahmad Dhani, Dahnil Anzar Merasa Tersudutkan

JawaPos.com – Pemeriksaan dengan berkonfrontasi antara tiga saksi, terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet berujung kekecewaan. Kuasa Hukum yang mewakili ketiga saksi, Hendarsam Marantoko menyampaikan pihak kliennya tersudutkan.

Adapun ketiga saksi yang dihadirkan adalah  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, juga Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Nanik S Deyang dan Koordinator juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Hendarsam melihat pengajuan pertanyan-pertanyaan kepada saksi bersifat tendensius ini tidak hanya dialami oleh tiga saksi. Tetapi juga pihak musikus ternama, Ahmad Dhani.

Bawa Nama Ahmad Dhani, Dahnil Anzar Merasa TersudutkanIlustrasi cerita kebohongan Ratna Sarumpaet (Rofiah Drajat/ JawaPos.com)

“Sama di beberapa perkara, aktivis-aktivis yang sudah terkena, kami ambil contoh masalah Ahmad Dhani yang terkena kemarin seperti itu. Kami rasa juga itu dipaksakan,” tegasnya di Polda Metro Jaya, Jumat (26/10).

Kasus bermula dari Dhani, yang berada di Hotel Majapahit Surabaya, hendak menghadiri deklarasi tagar 2019 ganti presiden pada Minggu (29/8). Namun dia dihadang oleh sejumlah anggota Koalisi Bela NKRI, sehingga Dhani harus tetap berada di hotel. Dalam videonya, Dhani diduga menyebut orang-orang yang menghadangnya idiot.

Hendarsam melihat kepolisian harus memiliki kewenangan yang tepat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dia berharap ke depannya kasus dapat tertangani dengan sikap yang objektif dan tidak melebihi batas.

Sementara itu, Dahnil pun menambahkan banyak kasus-kasus di pihaknya yang tertangani secara terbengkalai. Seperti kasus Ahmad Dhani yang menyebut kata ‘idiot’, namun pihak lain yang berperilaku sama tidak ditindak seperti Dhani.

“Banyak kasus yang harusnya ditangani dengan cepat ternyata terbengkalai. Beberapa kasus misalnya kata-kata Ahmad Dhani yang kemudian dianggap tidak pantas tapi di sisi lain, banyak orang menggunakan kata yang sama tapi tidak diapa-apain,” pungkasnya.

(rgm/JPC)

Sempat Ditolak, Bawaslu Temui Ratna Sarumpaet Lagi Hari Ini

JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali akan mengklarifikasi kembali terhadap tersangka kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet, Kamis (25/10). Menurutnya pemeriksaan Bawaslu tersebut sebagai lanjutan, karena sebelumnya, Rabu (24/10) Ratna tidak bersedia diperiksa dengan alasan kondisi tubuh sedang tidak fit.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, pemeriksaan Ratna oleh Bawaslu dibatalkan pada Rabu (24/10) kemarin. Karena yang bersangkutan menuturkan kepada Bawaslu bahwa kondisinya sangat tidak mungkin untuk diperiksa pada hari itu.

Selain itu, Ratna pun menyampaikan kepada Bawaslu bahwa dirinya belum mendapat surat pemeriksaan dari Bawaslu.

Sempat Ditolak, Bawaslu Temui Ratna Sarumpaet Lagi Hari IniInfografis kasus kebohongan Ratna Sarumpaet. (Rofiah Darajat/JawaPos.com)

“Kemarin batal, Bawaslu sudah datang dan bertemu dengan Ibu Ratna. Kemudian, yang bersangkutan menyampaikan bahwa belum mendapatkan surat dari Bawaslu. Kedua, karena kurang fit,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Kamis (25/10).

Argo pun berharap, Ratna Sarumpaet bisa memenuhi pemeriksaan dari Bawaslu. Terkait dengan kondisi Ratna, pihak penyidik akan mengecek kembali kondisi kesehatannya.

“Kami akan cek kembali kesehatannya. Sementara ini pemberkasan masih proses, karena masih ada beberapa yang harus dicocokkan antara saksi satu dengan yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet ogah diperiksa oleh Tim Penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Pemeriksaan tersebut untuk dimintai keterangan menyusul adanya laporan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin terkait dugaan pelanggaran pemilu.

(wiw/JPC)

Coba Peruntungan, Mantan Hakim MK Patrialis Akbar Ajukan PK

JawaPos.com – Sejumlah koruptor mencari peruntungan dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mencoba peruntungan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Iya benar (Patrialis Akbar) mengajukan PK,” kata Humas PN Tipikor Jakarta Pusat, Sunarso saat dikonfirmasi, Kamis (25/10).

Sebelumnya dua orang penyuap Patrialis Akbar, Basuki Hariman dan Ng Fenny sempat mengajukan permohonan PK. Namun keduanya kompak mencabut permohonan PK tersebut.

Patrialis Akbar terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi. Dia divonis 8 tahun penjara oleh PN Tipikor.

Dalam persidangan, Patrialis terbukti menerima USD 10 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Uang tersebut disebutkan hakim untuk biaya umrah Patrialis.

Suap itu diterima agar Patrialis dapat mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(rdw/JPC)

Icardi Bawa Inter Menangkan Derby Milano

Milan: Inter Milan menaklukkan AC Milan pada laga pekan kesembilan Serie A Italia, Senin 22 Oktober dini hari tadi, dengan skor tipis 1-0. Satu gol tersebut dipersembahkan kapten Nerazzurri, Mauro Icardi.

Striker asal Argentina itu sebelumnya sempat menyarangkan bola ke gawang Gianluigi Donnarumma saat laga bertajuk Derby Milano tersebut baru berjalan 11 menit. Namun, gol tersebut dianulir wasit Marco Guida yang menganggap Icardi sudah dalam posisi offside.

Gol yang ditunggu-tunggu para Interisti baru datang ketika laga hampir usai. Bencana yang menimpa Milan tersebut sebenarnya bisa dibilang adalah kesalahan Donnarumma.

Baca: Everton Amankan Tiga Poin di Kandang

Kiper timnas Italia itu melakukan kesalahan saat memutuskan untuk memotong umpan silang yang dikirim gelandang Inter, Matias Vecino dari sayap kanan. Alhasil, Icardi yang berada bebas tanpa penjagaan mampi menyambut umpan Vecino dan menceploskan si kulit bundar ke gawang Milan.

Kemenangan ini menandai tidak terkalahkannya Inter dalam dalam tujuh laga terakhir di seluruh kompetisi. Tim besutan Luciano Spalletti itu juga bertahan di urutan ketiga klasemen Serie A sementara dengan raihan 19 poin, berjarak enam poin dari Juventus di puncak.

Sementara itu, Milan sudah menelan kekalahan pertamanya setelah sembilan laga tak terkalahkan di Serie A. Tim asuhan Gennaro Gattuso itu juga harus merosot ke urutan 12 klasemen liga.

Susunan Pemain:

Inter Milan: Samir Handanovic; Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Kwadwo Asamoah; Radja Nainggolan (Borja Valero 30′), Matias Vecino, Marcelo Brozovic; Matteo Politano (Antonio Candreva 82′), Ivan Perisic (Keita Balde 70′), Mauro Icardi.

AC Milan: Gianluigi Donnarumma; Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez, Davide Calabria (Ignacio Abate 90+2′); Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Franck Kessie (Tiemoue Bakayoko 84′); Suso, Hakan Calhanoglu (Patrick Cutrone 74′), Gonzalo Higuain.

(ASM)

Ahmad Dhani Dicekal ke Luar Negeri, Begini Penjelasan Polisi

JawaPos.com – Penyidik dari Polda Jawa Timur secara resmi mencekal musisi sekaligus Politikus Ahmad Dhani ke luar negeri. Hal ini setelah ayah dari Al, El, dan Dul itu mangkir dari pemanggilan penyidik.

Ahmad Dhani dicekal ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Hal itu dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, Minggu (21/10).

Dia mengungkapkan alasan pencekalan tersebut. Menurut dia, pencekalan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan. “Kalau (tersangka) ke luar negeri, nanti prosesnya akan tertunda,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Ahmad Dhani sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 18 Oktober 2018. Belum ada penahanan dalam kasus tersebut. Namun polisi telah mengajukan permohonan cekal bepergian ke luar negeri.  Rencananya, Dhani akan diperiksa sebagai tersangka pada Selasa 23 Oktober mendatang. Jika tidak hadir, polisi akan menjemput paksa.

Polda Jawa Timur resmi menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ketua Koalisi Elemen Bela (KEB) NKRI, Edi Firmanto. KEB NKRI merupakan salah satu elemen massa penolak Deklarasi #2019GantiPresiden.

Edi menuding Dhani telah melakukan ujaran kebencian dengan melontarkan kata-kata kurang pantas terhadap massa demonstran di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan, Surabaya, Minggu 26 Agustus 2018.

Dalam video yang beredar di media sosial, Dhani diduga menghina massa demonstran dengan menyebut sebagai idiot. 

“Ini yang mendemo, yang demo ini yang membela penguasa. Lucu, lucu. Ini, ini idiot-idiot ini, idiot-idiot ini. Mendemo, mendemo orang yang tidak berkuasa,” ucap Dhani dalam video itu.

(dna/JPC)

Usut Kasus Suap Meikarta, KPK Tak ‘Sentuh’ Nasib Kelanjutan Proyek

JawaPos.com – Penyidikan dugaan suap perizinan proyek Meikarta tidak perlu sampai menghambat pengerjaan proyek. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Alamsyah Saragih menilai, penyidikan oleh KPK dan kelanjutan pembangunan adalah dua hal berbeda.

Alamsyah yang pernah menangani keluhan konsumen Meikarta setahun silam menyebutkan, pembangunan proyek merupakan urusan investor Meikarta dengan konsumen. “Urusan suap ditangani KPK. Kalau proyek kan ya harus jalan ya. Deal-nya dengan konsumen,” ujar Alamsyah setelah diskusi di Menteng kemarin (20/10).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa keberlanjutan proyek itu tetap harus sesuai aturan. Dari pembahasan ombudsman sebelumnya, izin mendirikan bangunan (IMB) untuk kawasan 84,6 hektare sudah terbit. “Yang perluasan itu perlu rekomendasi provinsi, nasional juga karena berimbas pada Jakarta, bukan hanya Jawa Barat,” jelasnya.

Usut Kasus Suap Meikarta, KPK Tak 'Sentuh' Nasib Kelanjutan ProyekJubir KPK Febri Diansyah bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sebagaimana diberitakan, di antara total 500 hektare (ha) lahan yang dipromosikan pengembang Meikarta, baru 84 ha yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

Dirjen Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mendapat informasi bahwa Meikarta berharap IMB induk. Padahal mestinya IMB untuk tiap unit bangunan.

Pada penyidikan di KPK, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat PNS di kabupaten itu diduga menerima uang untuk penerbitan izin. Total sudah sekitar Rp 7 miliar dari komitmen Rp 13 miliar yang diberikan.

Pemberian itu berkaitan dengan izin-izin yang diurus pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi dalam tiga fase. Yakni, fase pertama 84,6 hektare; fase kedua 252,6 hektare; dan fase ketiga 101,5 hektare. Nah, pemberian dalam perkara yang disidik KPK itu baru sampai pada fase pertama.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, izin atau rekomendasi untuk mendapatkan IMB itu diduga disertai dengan pemberian uang. Entah untuk memberikan izin yang semestinya tidak bisa dikeluarkan atau mempercepat izin. Untuk mendapatkan IMB, misalnya, perlu analisis dampak lingkungan, analisis lalu lintas, dan pengelolaan bahaya kebakaran.

Terkait kelanjutan Meikarta, KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan pengerjaan proyek. Sebab, KPK berfokus pada penanganan perkara suapnya. Yang berwenang untuk mencabut izin atau menghentikan proyek tersebut adalah Pemkab Bekasi atau dinas yang mengeluarkan izin.

“Mereka yang menerbitkan perizinan, maka di sanalah yang bisa mencabut kebijakan itu. Tentu saja KPK tidak dalam domain mencampuri itu sekarang,” jelas dia. 

(jun/c7/oni)

Menanti Taji KPK Tetapkan Lippo Grup Jadi Tersangka Korupsi Meikarta

JawaPos.com – Pasca Komisi menggelar Pemberantasan Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (14/10) lalu, tim satgas penindakan lembaga antirasuah banyak menyita sejumlah uang suap dari Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro untuk diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, melalui berbagai perantara.

Meskipun sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, lembaga antirasuah yang digawangi Agus Raharjo cs ini belum menetapkan Lippo Grup tersebut sebagai tersangka dari pihak korporasi.

Menanggapi hal ini, aktivis antikorupsi Erwin Natosmal Oemar mengatakan, KPK harus berani menetapkan Lippo Grup sebagai tersangka dari pihak korporasi.

Penyidik KPKIlustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan (Ridwan/JawaPos.com)

Ini karena menurutnya, Lippo banyak melakukan hal serupa pada kasus sebelumnya. “Saya rasa KPK harus menerapkan pidana korporasi terhadap grup ini. Apalagi grup korporasi ini (Lippo) bukan sekali ini saja melakukan praktik koruptif. Dalam kasus suap terhadap Edi Nasution, Panitera PN Jakpus, orang-orang yang berpengaruh dalam grup ini juga terlibat praktik mafia peradilan,” kata Erwin ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (20/10).

Erwin menambahkan, dengan terseretnya petinggi Lippo dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta, maka pihak Lippo katanya, sudah masuk kualifikasi ke dalam subyek hukum yang bisa dijerat dengan UU Tipikor.

“Jelas bisa. Adanya orang-orang kunci Grup Lippo sudah bisa disebut merepresentasikan korporasi tersebut. KPK harus masuk dan menggunakan pasal korporasi sebagai subjek hukum yang paling bertanggung jawab dalam kasus suap ini,” jelas sarjana hukum jebolan Universitas Gadjah Mada tersebut.

Senada dengan Erwin, Tama S Langkun, aktivis antikorupsi lain yang berasal dari Indonesia Corruption Watch mengatakan, pihak Lippo memang belum tentu bersalah dalam kasus ini, sebab penanganan perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah adanya keterlibatan korporasi dalam kasus dugaan suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanang Yasin tersebut, maka Tama meminta agar penyidik menelusuri asal-usul sumber duit sogokan yang diberikan Billy Sindoro kepada Neneng, melalui pihak perantaranya.

“Kita kan berharap KPK sudah mulai menerapkan prinsip forensik audit. Kalau kemudian sektor bisnis. Kita harus lihat bisnis prosesnya. uangnya dari mana sumber dan kita percaya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sektor bisnis, apalagi melibatkan orang dari perusahaan. Pasti akan mencatat pengeluaran itu. Kita berharap KPK masuk ke ranah itu. Jadi bisa memastikan KPK apakah benar ada peran yg dilakukan korporasi atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum Abdul Fickar Hadjar berpendapat, jika Lippo Grup sudah layak menjadi tersangka korporasi. Hal ini sebab, para pihak yang melakukan suap bertindak atas nama korporasi.

“Soal Meikarta, karena semua perizinan yang perolehannya dibarengi dengan suap dilakukan untuk dan atas nama kepentingan perusahaan, maka saya berpendapat korporasi Meikarta juga sudah menjadi subjek pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya termasuk salah seorang yg kena OTT KPK,” tandasnya.

Fickar menambahkan, karena sudah jelas adanya keterlibatan perusahaan, maka KPK bisa langsung menetapkannya menjadi tersangka tanpa pandang bulu.

“Karena tipikornya suap, KPK tidak perlu harus menunggu perhitungan kerugian negara. Karena itu KPK bisa langsung menetapkan tersangka terhadap korporasi, mengingat semua perizinan itu untuk kepentingan perusahaan. Ya keseriusan dan keberanian KPK menjadi taruhanya, meski hukuman terhadap korporasi hanya denda saja,” tandasnya.

Terpisah, menanggapi adanya desakan tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk menetapkan pihak korporasi sebagai tersangka.

Namun hal itu akan dikaji lebih mendalam terlebih dahulu, pasalnya lembaga antirasuah tengah fokus menyelesaikan penyidikan perkara sembilan orang yang sudah ditetapkan tersangka.

“KPK tentu saja fokus terlebih dahulu pada pertanggungjawaban perorangan. Kalau pun nanti ditemukan bukti-bukti mengarah pada perbuatan korporasi, tentu kami akan mencermati,” kata Febri. 

Menurut Febri, untuk menyeret pihak korporasi menjadi tersangka, maka KPK harus bisa memilah secara klir perbedaan antara perbuatan personil dengan korporasi.

“Ada atau tidaknya pengendalian secara korporasi harus dibuktikan dengan personel pengendali (directing mind). Bisa saja orang ini yang punya jabatan formil atau tidak punya jabatan, atau tidak tercatat sama sekali. Tentu harus dibuktikan apa perintahnya, dan apakah ada keuntungan kepada korporasi,” jelasnya.

Hingga saat ini, menurut Febri, KPK belum ada kesimpulan untuk menyeret pihak korporasi dalam kasus rasuah perizinan proyek Meikarta.

“Sampai saat ini tentu saja belum ada kesimpulan itu. Kenapa? Karena proses penyidikan masih fokus pada sembilan tersangka yang diproses. Tentu saja kami harus fokus dulu menata dan memperkuat bukti yang sudah ada,” paparnya.

Kendati demikian menurutnya, kalau ada pihak pihak yang mengatakan tersangka tertentu tidak bisa dihubungkan dengan perusahaan, karena dia tidak menjabat secara formil, Febri menyebut hal tersebut sebagai sebuah pandangan yang keliru.

“Karena perbuatan dari orang orang di korporasi itu tidak harus dia punya jabatan secara formil tapi bisa dibuktikan bahwa ia bertindak di dalam korporasi itu. Jadi itu hal yang harus kita pahami dengan baik sehingga kapan perorangan harus bertanggung jawab kapan korporasi harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sejauh ini kata Febri, pihaknya sudah menangani beberapa perkara korporasi sebagai tersangka. Sebagai contoh yakni, PT. Duta Graha Indah.

“Proses persidangan berjalan satu, terdakwa PT DGI diproses penyidikan dugaan Tipikor berjalan. Sedangkan di proses penyidikan dugaan pencucian uang juga berjalan satu korporasi. Jadi itu beberapa perkara yang kami tangani. tentu saja ada karakteristik yang agak berbeda,” ungkapnya.

Dengan masuknya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, mantan aktivis antikorupsi ini pun berharap tidak ada lagi perusahaan yang bertindak melanggar hukum.

“Ketika KPK menangani korporasi, selain penindakan ini juga peringatan bagi korporasi-korporasi lain, jangan sampai memberikan uang pada penyelenggara negara. Sejauh ini kami masih fokus pada aliran dana suapnya ya, dugaan suap terkait dengan perizinan tersebut. Itu yang teridentifikasi sejauh ini,” tukasnya.

Di lain pihak, ketika dikonfirmasi perihal adanya desakan agar Lippo Grup dijadikan tersangka, kuasa hukum PT. Mahkota Sentosa Utama, perusahaan penggarap proyek Meikarta, Denny Indrayana mengaku sedang sibuk. “Maaf saya sedang meeting,” kata Denny ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Di telfon kembali nomor ponselnya selalu dialihkan. Sementara itu, Humas Lippo Cikarang Melda enggan membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Namun, sebelumnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Denny mengatakan jika pihaknya akan mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK.

“PT MSU akan bertanggungjawab dan terus berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di Meikarat, agar semua prosesnya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Denny.

(ipp/rdw/JPC)