Polisi Tangkap Tujuh Penyebar Hoax Penculik Anak

Jangan suka menyebar berita yang tidak jelas kebenarannya. Apalagi menambah-nambahi berita itu dengan karangan sendiri. Sebab, polisi kini semakin gencar menangkap para penyebar hoax.

Kemarin Bareskrim memastikan telah menangkap tujuh orang penyebar hoax tentang penculikan anak. Tujuh orang itu adalah Darmawan, 41; El Wanda, 31; Rahmat Aziz, 33; Jefri Hasiholan, 31; Dina Nurma Lestari, 20; Nurdin, 23; dan Anisah, 30. Mereka ditangkap di kota yang berbeda.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, yang pertama ditangkap adalah Darmawan, warga Pasuruan, Jawa Timur. Darmawan menggunakan akun SBOBET bernama Darma Marwan. Dia mem-posting: ikiloh penculikan anak di Pasuruan, bagi orang tua diharap berhati-hati. Harga anak lebih mahal dari sepeda motor baru. Penculik anak sekarang nekat.

”Untuk El Wanda, dia menyebarkan hal yang sama, namun memberikan hasutan untuk membakar penculik anak. Dia ditangkap di rumahnya di Parung, Bogor,” terangnya.

Dedi menjelaskan, ada sedikit kesamaan hoax yang dibuat tujuh orang tersebut. Yakni, menjelaskan seakan-akan penculikan itu terjadi di kota tempat tinggal mereka.

 

KPK Cegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ke LN, Kena Kasus Suap DAK?

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan untuk berpergian ke luar negeri (LN) dalam enam bulan ke depan. Surat pencegahan itu telah dikirim ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (26/10).

“Surat permohonan cegah sudah diterima (dari KPK Jumat 26 Oktober),” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Theodorus Simarmata saat dikonfirmasi, Minggu (28/10).

Namun Theodorus enggan menjelaskan lebih rinci terkait pencegahan yang dilakukan lembaga antirasuah terkait kasus apa. Dia meminta mengonfirmasi ke KPK terkait permintaan melarang politikus Partai Amanat Nasional (PAN) melancong ke luar negeri.

Diketahui, hingga saat ini, sbobet indonesia belum memberikan pernyataan secara resmi terkait pencegahan Taufik Kurniawan tersebut. Sebelumnya, nama Taufik pernah mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu 4 Juli 2018 lalu.

Taufik disebut oleh Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menerima uang sebesar Rp 3,7 miliar terkait dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.

Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar cair. Uang fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.

Yahya sendiri didakwa menerima suap sekitar Rp 12 miliar terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016. Uang suap itu berasal dari para kontraktor yang akan mengerjakan berbagai proyek dari dana APBD 2016.

Uang dari para pengusaha itu sebagian diberikan kepada seseorang untuk pengurusan anggaran di pusat. Uang sebesar Rp 1 miliar diberikan kepada seseorang di Hotel Gumaya, Semarang melalui Hojin Ansori.

Tak hanya itu, Yahya kembali menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada seseorang di Semarang, melalui mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Adi Pandoyo. Selain proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Yahya juga membagi-bagikan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.

(rdw/JPC)

KPK Sita Pabrik Aspal Milik Adik Kandung Ketua MPR

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita harta kekayaan atau aset yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainuddin Hasan. Aset yang disita merupakan pabrik aspal yakni, PT Krakatau Karya Indonesia (KKI).

“KPK melakukan penyitaan tanah yang di atasnya berdiri perusahaan aspal Mix Plant PT Krakatau Karya Indonesia (KKI), yang berada di Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/11).

Febri menuturkan, tanah dan pabrik milik adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan itu senilai Rp 6 miliar. Meski telah dilakukan penyitaan, pabrik itu masih dapat beroperasi seperti biasa.

“Pabrik itu masih beroperasi jadi penyitaan tidak menghentikan operasional pabrik. Nanti di akhir barulah dihitung keuntungan pabrik tersebut apakah sebagain masuk jadi milik negara misalnya kalau divonis di pengadilan, dan seberapa besar operasional lainnya akan dihitung,” jelas Febri.

Sebelumnya, KPK telah menyita sejumlah kekayaan milik Zainuddin yang terdiri dari bidang tanah, bangunan, hingga speedboat dalam kasus dugaan TPPU. Sejumlah aset itu diduga disamarkan dengan nama keluarga Zainudin, seperti nama anaknya.

Zainudin, yang merupakan adik Ketua MPR Zulkifli Hasan, ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Zainudin telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dalam kasus suap, Zainuddin diduga mendapatkan imbalan berupa fee proyek sebesar 10 sampai 17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Tersangka lain yang juga menyandang status tersangka adalah Gilang Ramadan dari CV 9 Naga, Agus Bhakti Nugroho selaku anggota DPRD Provinsi Lampung, dan Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR.

KPK juga menelusuri aliran uang senilai Rp 57 miliar dalam kasus dugaan suap yang mengalir ke Zainuddin. Uang suap itu diduga dari sejumlah proyek di Lampung Selatan sejak 2016 hingga 2018.

Re

(rdw/JPC)

Kurang Satu Calon, KPK Buka Seleksi Sekjen Gelombang Kedua

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka seleksi terbuka untuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen). Seleksi gelombang kedua ini dilakukan karena belum terpenuhinya jumlah peserta tahap wawancara pada seleksi gelombang pertama.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut seleksi gelombang kedua ini digelar guna mencari kandidat yang memang memenuhi persyaratan. Hasil gelombang kedua ini akan diwawancarai oleh Panitia Seleksi (pansel) bersama dengan dua orang yang telah lolos di gelombang pertama.

“Sampai dengan tahap asesmen kompetensi, pansel baru mendapatkan dua calon yang lulus tahap tersebut,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (12/11).

Lebih lanjut, Febri mengatakan calon Sekjen yang terpilih akan diserahkan kepada Presiden. Nantinya, berdasarkan usulan calon dari Pansel yang terdiri minimal tiga orang maka Presiden harus memilih satu orang.

“Kami perlu memastikan setiap calon yang lolos memenuhi seluruh kriteria yang ada dan sesuai dengan kebutuhan institusi KPK,” imbuhnya.

Sekadar informasi, pendaftaran dilakukan secara online lewat situs https://jpt.kpk.go.id yang dibuka mulai 9-30 November 2018 pukul 23.59 WIB.

Ada sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi jika ingin mendaftar di posisi ini, seperti WNI berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 58 tahun.

Syarat umum lainnya yakni memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, tidak terikat hubungan sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan pimpinan KPK, penasihat KPK, pegawai KPK, tersangka, terdakwa, atau terpidana korupsi.

Ada lagi persyaratan khusus yang harus dipenuhi para pendaftar. Misalnya, bagi pendaftar dengan latar belakang ASN/PNS, yaitu berpendidikan paling rendah S1 atau DIV diutamakan S2/S3 bidang hukum, keuangan, manajemen, berpengalaman dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 tahun serta sejumlah syarat lainnya.

Sementara untuk pendaftar non ASN, ada juga sejumlah persyaratan khusus seperti berpendidikan paling rendah S2, punya pengalaman kerja 15 tahun dengan pengalaman manajerial minimal 10 tahun serta sejumlah persyatan lainnya.

Untuk syarat serta jadwal lengkap proses seleksi gelombang kedua ini bisa dilihat pada bagian publikasi di situs kpk.go.id.

(ipp/JPC)

KPK Minta Imigrasi Selidiki Pegawainya yang Terima Duit Rp 30 Juta

JawaPos.com – KPK meminta pihak Imigrasi bisa menindaklanjuti secara internal, terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus Eddy Sindoro. KPK menduga ada upaya perbuatan merintangi penyidikan terhadap Eddy.

Hal tersebut sebagaimana dakwaan KPK pada Advokat Lucas. Lucas diketahui ikut membantu pelarian Eddy dari jerat hukum KPK.

Belakangan diketahui jika Lucas tak bekerja sendirian. Dia diduga dibantu pegawai imigrasi bernama Andi Sofyar.

Masih dalam dakwaan Lucas, disebutkan jika Andi menerima uang senilai Rp 30 juta dan telepon seluler (ponsel) Samsung A6. Itu sebagai imbalan lantaran berhasil membantu Eddy kabur ke negara lain.

“Setelah kami bacakan dakwaan, mestinya memang itu ditindaklanjuti secara internal .Tapi tentu saja perlu dipisahkan dari proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (9/11).

Menurut Febri, Imigrasi bisa berkoordinasi dengan KPK jika membutuhkan informasi soal dugaan keterlibatan pegawainya di kasus ini. Nantinya, KPK akan mempertimbangkan informasi yang bisa diberikan.

“Kalau nanti dibutuhkan data bisa diminta ke KPK dengan koordinasi lebih lanjut. Nanti tim akan mempertimbangkan sejauh mana informasi dan data bisa diberikan,” imbuhnya.

Di sisi lain, mantan aktivis ICW ini juga menambahkan agar rencana pemeriksaan internal yang mungkin akan dilakukan pihak Imigrasi, bisa dilakukan setelah para saksi memberikan keterangan di Pengadilan.

“Kita perlu sama-sama menjaga agar proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor tidak terganggu,” pungkasnya.

Sekadar informasi, seorang pegawai Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta bernama Andi Sofyar disebut membantu serta menerima duit sebagai imbalan dari pelarian Eddy. Namun Ditjen Imigrasi menyebut pegawainya itu tidak terlibat langsung.

“Tidak terlibat langsung kasusnya,” ujar Kabag Humas Ditjen Imigrasi Theodorus Simarmata, Rabu (7/11).

(ipp/JPC)

KPK Buka Peluang Bidik Lippo Group Tersangka Korporasi

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterkaitan PT Lippo Group dalam kasus suap proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Tak menutup kemungkinan lembaga antirasuah bakal menjerat perusahaan besar itu sebagai tersangka korporasi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, saat ini pihaknya tengah memeriksa Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Hartono. Pemeriksaan dilakukan untuk menelisik aliran suap terkait pembangunan proyek Meikarta ke sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Ya itu adalah proyek yang sangat besar dan itu ada beberapa perusahaan yang terlibat di situ,” kata Laode di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

PT MSU merupakan anak perusahaan dari PT Lippo Cikarang Tbk dan sebagai penggarap proyek Meikarta. Jika nanti terdapat bukti suap yang dilakukan Billy Sindoro berasal dari PT Lippo Group, maka tak menutup kemungkinan KPK bakal menjerat perusahaan tersebut sebagai tersangka korporasi.

“Semuanya ada kemungkinannya untuk itu (menjerat korporasi Lippo Group),” ujar Laode.

Kendati demikian, sambung Laode, pihaknya belum bisa merinci secara detail aliran suap yang dilakukan oleh Direktur Operasional Lippo Group tersebut.

“Ya sampai sekarang kita masih berupaya untuk mengetahui asal muasalnya dan saya belum bisa jelaskan sekarang,” jelas Laode.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran pemerintah kabupaten Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Komitmen fee itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.

(rdw/JPC)

Usai Taufik Kurniawan Kena, KPK Bidik Tersangka Baru dari DPR?

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan keterlibatan anggota DPR lainnya dalam kasus yang menyeret Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Lembaga antirasuah itu kini masih melakukan penyidikan dari kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan anggota DPR lainnya mengenai kasus yang menyeret Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)

“Semua proses penyelidikan sedang berlangsung. Tapi tentunya kalau mencukupi semua alat bukti, kita akan lanjut ke sana (tersangka baru-red),” kata Laode di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Laode menuturkan, pihaknya belum menjadwalkan pimpinan PAN untuk diperiksa sebagai saksi dari Taufik Kurniawan. Namun hal itu akan dijadwalkan jika diperlukan penyidik.

“Kalau seandainya penyidik membutuhkan informasi baru ya pasti akan dipanggil orang-orang yang dianggap bertanggung jawab untuk itu,” ujar Laode.

Dalam kasus ini, Taufik ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016. Taufik Kurniawan diduga menerima Rp 3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen, Muhamad Yahya Fuad.

Setelah adanya penyerahan uang, dalam pengesahan APBN Perubahan tahun anggaran 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. DAK tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kebumen.

(rdw/JPC)

WP KPK: Presiden Punya Tanggung Jawab untuk Berikan Kepastian Hukum

JawaPos.com- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar Novel Baswedan tak mengait-ngaitkan pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpanya dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini karena menurutnya, proses penanganan perkara tersebut ditangani Polri. Selain itu Moeldoko juga mengatakan jika presiden tak akan membentuk Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) karena masih percaya kinerja Polri.

Menanggapi adanya hal tersebut, Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) berang. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, pengungkapan pelaku penyiraman air keras ke wajah Novel, yang mengakibatkan hampir buta matanya adalah cermin adanya kepastian penegakan hukum di Indonesia. Sehingga orang akan berpikir dua kali mencelakakan penegak hukum.

“Bahwa Presiden Jokowi sebagai kepala negara punya tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum berjalan sebagaimana mestinya dan melindungi segenap penegak hukum di negara ini yang memberantas kejahatan termasuk korupsi yang sampai saat ini masih dianggap sebagai kejahatan luar biasa,” kata Yudi kepada JawaPos.com, Sabtu (3/11).

MoeldokoKepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar Novel Baswedan tak mengait-ngaitkan pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpanya dengan Presiden Joko Widodo. (Dok.JawaPos.com)

Oleh karena itu, menurut Yudi, merupakan hal wajar jika Novel secara langsung meminta Presiden Jokowi untuk turut serta dalam proses pengungkapan kasus penyiraman terhadap dirinya. Sebab kasus Novel tidak bisa dilepaskan dari peran dan tugas fungsi Novel sebagai penyidik KPK yang sedang menangani perkara kasus korupsi. Dimana sampai saat ini KPK berhasil menangani banyak kasus mega Korupsi yang menjadi perhatian masyarakat

“Saya tidak mengetahui apakah pernyataan dari pihak istana kalau Novel tidak perlu membawa bawa kasusnya ke Presiden sudah sepengetahuan Presiden Jokowi atau tidak, tapi tentu saja pernyataan tersebut keliru dan harus diluruskan karena hal ini tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dan kepastian penegakan hukum seperti yang digaungkan presiden jokowi,” tegas Yudi.

Yudi menambahkan, kendati Moeldoko mengatakan Novel tak boleh mengait-ngaitkan kasusnya dengan presiden. Namun, pegawai KPK masih yakin bahwa Presiden Jokowi akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul serius di dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi dengan membentuk TGPF kasus Novel dan kasusnya segera terungkap.

(ipp/JPC)

Viral Hoax Penculikan Anak, KPAI: Berdampak Beban Psikis

JawaPos.com – Maraknya pemberitaan hoax kasus pencurian anak membuat resah masyarakat. Sederet kabar mengandung kebohongan tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kepolisian untuk menindak tegas pelaku penyebar bohong pemberitaan penculikan anak.

Ketua KPAI Susanto mengatakan, berita  viral kebohongan kasus penculikan selama ini dinilai sangat meresahkan. Menurutnya,  berita hoaks tersebut memberikan dampak psikis bagi anak-anak.

“Kami meminta polisi tegas penyebar berita hoax. Viralnya berita soal penculikan anak akhir-akhir ini berdampak beban psikis besar bagi anak,” kata Susanto, Jumat (2/10).

Kabar berita hoax yang beredar di jagat media online dan media sosial tersebut, menurutnya orang tua dibuat panik hingga rela menunggu anak sekolah setiap hari.

Dalam kasus itu, beberapa orang tua bahkan sering marah-marah kepada anak akibat kekhawatiran yang berlebihan. Bahkan, orangtua memberikan pengawasan lebih ketat dengan cara mengintimidasi, membentak, menekan, memaksa, dan mengatur secara aktivitas keseharian anak atas nama ketakutan akan penculikan.

“Kondisi ini akan menimbulkan kegelisahan dan pembatasan yang ketat kepada anak dalam menjalankan aktivitas. Sehingga sosialisasi dan kehidupan tumbuh kembangnya tidak berjalan secara wajar,” kata dia.

Tidak hanya itu, KPAI pun menyarankan kepada Dinas Pendididikan dan Kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia agar duduk bersama dengan sekolah/madrasah dan pihak orang tua untuk menangkal isu hoax di sekolah.

Menurut Susanto, kehatian-hatian memang menjadi keniscayaan orang tua semata-mata untuk melindungi anak. Tetapi, kekhawatiran berlebihan seperti mengintimidasi anak adalah tindakan yang tidak tepat.

“Kewaspadaan perlu diikuti dengan edukasi serta kontrol yang baik dari orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. Bukan mengintimidasi,” kata dia.

(wiw/JPC)

(wiw/JPC)

Usai Tetapkan Tersangka, Besok KPK Panggil Taufik Kurniawan

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan pada Kamis (1/11). Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemanggilan Taufik terkait pengembangan dari dugaan suap dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

“Besok (Kamis, 1/11) direncanakan diagendakan pemeriksaan untuk Taufik Kurniawan (TK),” ucapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (31/10).

Kendati demikian, dia belum merinci dalam kapasitas sebagai apa Taufik akan dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Kapasitasnya apakah sebagai saksi untuk tersangka yang lain atau sebagai tersangka, nanti saya pastikan dulu ke tim. Tetapi yang jelas besok diagendakan pemeriksaan untuk yang bersangkutan,” jelasnya.

Di sisi lain, mantan aktivis ICW ini enggan mengungkap ketika ditanyai apakah akan melakukan penahanan terhadap Taufik atau tidak. Dia mengaku hal tersebut harus dilihat terlebih dahulu dari hasil pemeriksaan yang akan dijalani Politisi Partai PAN ini esok hari.

“Saya kira lihat besok karena agendanya proses pemeriksaan dan kami berharap yang bersangkutan bersikap kooperatif dan datang memenuhi pemeriksaan tersebut,” tegasnya.

Sekadar informasi, KPK Taufik Kurniawan sebagai tersangka dugaan suap pengelolaan DAK Kebumen. Dia diduga menerima komitmen fee 5 persen dari total Rp. 100 miliar anggaran yang diajukan.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan dengan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Hina Agama dan Ulama di Instagram, Pelaku Ujaran Kebencian Diringkus

JawaPos.com- Selama sepekan terakhir, pengguna Instagram dibuat gempar dengan ulah akun @rezahardiansyah7071. Akun tersebut menyebarkan ujaran kebencian dengan menghina ulama dan agama Islam. Bahkan dia berani menantang polisi untuk menangkapnya.

‘Saya gak takut ancaman kalian semua. Saya ini anak polisi Polres Banjar. Nama Bapak Saya Hendra Dwie, Ibu saya Utari Hendra. Buktinya sampai sekaran saya bebas2 aja!!!’ begitu bunyi salah satu Insta Story yang diunggah akun tersebut.

Unggahan itu dengan cepat viral. Polisi lantas tak tinggal diam. Dengan cepat, mereka mengungkap sosok pengelola akun tersebut, Selasa (30/10).

Hina Agama dan Ulama di Instagram, Pelaku Ujaran Kebencian DiringkusSalah satu Insta Story yang diunggah pelaku (Instagram)

Penangkapan tersebut disampaikan Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pelakunya bernama M. Sodikin, 21, warga Jalan Biduri, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. ”Ditangkap oleh Unit Siber Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalsel,” terang Dedi kepada JawaPos.com, Rabu (31/10).

Dedi mengatakan, pelaku juga membuat akun Instagram palsu mengatasnamakan Polres Banjar. ”Motifnya karena pelaku marah kepada salah satu teman sekelasnya. Pelaku ini kejar Paket B, kelas 8 SMP,” kata Dedi.

Teman sekelas pelaku berinisial PU. Singkat cerita, dia membuat akun palsu atas nama pacar PU. ”Supaya si PU ini takut karena pacarnya ditangkap polisi,” tambah jenderal bintang satu tersebut.

Dari hasil interogasi polisi, awalnya Sodikin membuat akun Facebook bernama Reza Hardiansyah. Dia mengarahkan pengguna Facebook untuk melihat akun Instagram @rezahardiansyah7071. Di akun instagram itu, Sodikin menyebarkan ujaran kebencian.

Dia mencomot foto PU dan pacarnya dari Facebook. Foto itu kemudian diposting di Instagram @rezahardiansyah7071. Sehingga seolah-olah yang menyebarkan ujian kebencian itu adalah FU dan pacarnya.

Tak cukup di situ, Sodikin juga mengambil foto para ulama. Dia menjatuh-jatuhkan ulama tersebut. Dia bahkan memajang nomor telepon beberapa akun Instagram milik Deddy Corbuzier, Lambe Turah, Gen Halilintar, hingga Polda Kalsel. ”Pelaku kami jerat dengan UU ITE,” tegas Dedi.

Sementara itu, Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattanete mengatakan, pihaknya mengimbau agar warga Banjar tidak mudah terprovokasi. Saat ini, Sodikin sudah diamankan di Mapolda Kalsel. ”Pelakunya sudah tertangkap, jadi masyarakat Banjar maupun Kalimantan secara luas tak perlu cemas. Penangkapan ini juga berkat kerja sama dengan masyarakat,” kata Takdir.

Terkait dengan akun Instagram palsu Polres Banjar yang dibuat oleh pelaku, Takdir sudah menindaklanjutinya. Pihaknya sudah melaporkan akun bodong itu kepada pihak Instagram agar segera dihapus. ”Akun Instagram kami cuma satu, yakni @humaspolresbanjar. Jadi kami harap semua pihak bisa bijak dalam menggunakan media sosial,” terang mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya tersebut.

(did/JPC)

Penuhi Panggilan KPK, CEO Lippo Grup James Riady Diam Seribu Bahasa

JawaPos.com – CEO Lippo Group James Riady memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). James akan diperiksa terkait kasus suap proyek izin pembangunan Meikarta yang membelit Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Saat tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.27 WIB, James yang datang dengan mengenakan baju kemeja biru dibalut jas warna senada, tampak berjalan santai ketika hendak masuk gedung lembaga antirasuah. Saat dicecar sejumlah awak media terkait rencana pemeriksaannya, James diam seribu bahasa.

Terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut terhadap James akan diperiksa untuk 9 tersangka kasus Meikarta. “Yang bersangkutan diperiksa untuk 9 tersangka,” tukasnya Selasa (30/10).

Gedung KPKCEO Lippo Grup James Riady saat menunggu di gedung KPK, Selasa (30/10) (ISMAIL POHAN/INDOPOS)

Sekadar informasi, dalam kasus ini, pada Jumat, (26/10), Febri menyebut KPK sudah menggeledah sebanyak 12 lokasi di daerah Bekasi dan Tangerang terkait perkara yang membelit 9 tersangka. “KPK sita catatan keuangan, dokumen terkait proyek, kontrak-kontrak, hingga uang,” tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah memeriksa sebanyak 33 saksi selama seminggu belakangan ini terkait kasus Meikarta. “Memeriksa pejabat Dinas di Pemkab Bekasi, Presiden Direktur dan pegawai Lippo, termasuk sejumlah pegawai di Bidang Keuangan dan pensiunan PNS,” imbuhnya.

Hal tersebut perlu dilakukan karena sebut mantan aktivis ICW ini ada lima hal yang sedang difokuskan dan didalami oleh penyidik. Salah satu halnya yakni perihal alur dan proses perizinan Meikarta dari perspeksif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi.

“Proses rekomendasi tahap satu dari Pemprov Jawa Barat pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta, Alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta, sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dan kawan-kawan dan mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Dua diantaranya selaku penerima suap dan pemberi suap, yakni Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkap komitmen fee suap dari pihak Meikarta ini sejumlah Rp 13 miliar. Namun, realisasi pemberian suap yang sudah diberikan sekitar Rp 7 miliar.

(ipp/JPC)

KPK Tahan Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan karena usai penetapan status tersangka dan pemeriksaan ketiga legislator terkait kasus dugaan suap oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Namun, ketiganya memilih bungkam ketika hendak dibawa ke mobil tahanan lembaga antirasuah, pada Sabtu (27/10) malam. Salah satu yang ditahan adalah Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Borak Milton.

Ia tampak meninggalkan gedung KPK pertama kali dan sudah mengenakan rompi tahanan warna oranye serta membawa koper berwarna merah.

KPK Tahan Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak MiltonAnggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Arisavanah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Selang beberapa menit, kemudian keluarlah anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Arisavanah dari dalam gedung KPK dengan membawa koper bewarna coklat tua, dilanjutkan Edy Rosada yang membawa koper berwana coklat muda.

Namun, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini belum membeberkan di rutan mana ketiga tersangka ditahan.

Sekedar informasi, dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (26/10), KPK menetapkan tersangka yang diduga sebagai pihak penerima suap yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Punding LH Bangkan, serta anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada.

Sementara pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Dirut PT BAP atau Wakil DirutPT SMART (Sinar Mas Agro Rersources and Technology) Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP Wilayah Kalteng Bagian Utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Pada OTT itu, KPK juga menyita barang bukti berupa uang suap sejumlah Rp 240 juta. Uang itu diduga diberikan oleh PT BAP agar DPRD Kalteng tidak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan bisnis mereka.

(ipp/JPC)

Bawa Nama Ahmad Dhani, Dahnil Anzar Merasa Tersudutkan

JawaPos.com – Pemeriksaan dengan berkonfrontasi antara tiga saksi, terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet berujung kekecewaan. Kuasa Hukum yang mewakili ketiga saksi, Hendarsam Marantoko menyampaikan pihak kliennya tersudutkan.

Adapun ketiga saksi yang dihadirkan adalah  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, juga Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Nanik S Deyang dan Koordinator juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Hendarsam melihat pengajuan pertanyan-pertanyaan kepada saksi bersifat tendensius ini tidak hanya dialami oleh tiga saksi. Tetapi juga pihak musikus ternama, Ahmad Dhani.

Bawa Nama Ahmad Dhani, Dahnil Anzar Merasa TersudutkanIlustrasi cerita kebohongan Ratna Sarumpaet (Rofiah Drajat/ JawaPos.com)

“Sama di beberapa perkara, aktivis-aktivis yang sudah terkena, kami ambil contoh masalah Ahmad Dhani yang terkena kemarin seperti itu. Kami rasa juga itu dipaksakan,” tegasnya di Polda Metro Jaya, Jumat (26/10).

Kasus bermula dari Dhani, yang berada di Hotel Majapahit Surabaya, hendak menghadiri deklarasi tagar 2019 ganti presiden pada Minggu (29/8). Namun dia dihadang oleh sejumlah anggota Koalisi Bela NKRI, sehingga Dhani harus tetap berada di hotel. Dalam videonya, Dhani diduga menyebut orang-orang yang menghadangnya idiot.

Hendarsam melihat kepolisian harus memiliki kewenangan yang tepat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dia berharap ke depannya kasus dapat tertangani dengan sikap yang objektif dan tidak melebihi batas.

Sementara itu, Dahnil pun menambahkan banyak kasus-kasus di pihaknya yang tertangani secara terbengkalai. Seperti kasus Ahmad Dhani yang menyebut kata ‘idiot’, namun pihak lain yang berperilaku sama tidak ditindak seperti Dhani.

“Banyak kasus yang harusnya ditangani dengan cepat ternyata terbengkalai. Beberapa kasus misalnya kata-kata Ahmad Dhani yang kemudian dianggap tidak pantas tapi di sisi lain, banyak orang menggunakan kata yang sama tapi tidak diapa-apain,” pungkasnya.

(rgm/JPC)

Sempat Ditolak, Bawaslu Temui Ratna Sarumpaet Lagi Hari Ini

JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali akan mengklarifikasi kembali terhadap tersangka kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet, Kamis (25/10). Menurutnya pemeriksaan Bawaslu tersebut sebagai lanjutan, karena sebelumnya, Rabu (24/10) Ratna tidak bersedia diperiksa dengan alasan kondisi tubuh sedang tidak fit.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, pemeriksaan Ratna oleh Bawaslu dibatalkan pada Rabu (24/10) kemarin. Karena yang bersangkutan menuturkan kepada Bawaslu bahwa kondisinya sangat tidak mungkin untuk diperiksa pada hari itu.

Selain itu, Ratna pun menyampaikan kepada Bawaslu bahwa dirinya belum mendapat surat pemeriksaan dari Bawaslu.

Sempat Ditolak, Bawaslu Temui Ratna Sarumpaet Lagi Hari IniInfografis kasus kebohongan Ratna Sarumpaet. (Rofiah Darajat/JawaPos.com)

“Kemarin batal, Bawaslu sudah datang dan bertemu dengan Ibu Ratna. Kemudian, yang bersangkutan menyampaikan bahwa belum mendapatkan surat dari Bawaslu. Kedua, karena kurang fit,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Kamis (25/10).

Argo pun berharap, Ratna Sarumpaet bisa memenuhi pemeriksaan dari Bawaslu. Terkait dengan kondisi Ratna, pihak penyidik akan mengecek kembali kondisi kesehatannya.

“Kami akan cek kembali kesehatannya. Sementara ini pemberkasan masih proses, karena masih ada beberapa yang harus dicocokkan antara saksi satu dengan yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet ogah diperiksa oleh Tim Penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Pemeriksaan tersebut untuk dimintai keterangan menyusul adanya laporan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin terkait dugaan pelanggaran pemilu.

(wiw/JPC)

Coba Peruntungan, Mantan Hakim MK Patrialis Akbar Ajukan PK

JawaPos.com – Sejumlah koruptor mencari peruntungan dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mencoba peruntungan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Iya benar (Patrialis Akbar) mengajukan PK,” kata Humas PN Tipikor Jakarta Pusat, Sunarso saat dikonfirmasi, Kamis (25/10).

Sebelumnya dua orang penyuap Patrialis Akbar, Basuki Hariman dan Ng Fenny sempat mengajukan permohonan PK. Namun keduanya kompak mencabut permohonan PK tersebut.

Patrialis Akbar terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi. Dia divonis 8 tahun penjara oleh PN Tipikor.

Dalam persidangan, Patrialis terbukti menerima USD 10 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Uang tersebut disebutkan hakim untuk biaya umrah Patrialis.

Suap itu diterima agar Patrialis dapat mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(rdw/JPC)

Icardi Bawa Inter Menangkan Derby Milano

Milan: Inter Milan menaklukkan AC Milan pada laga pekan kesembilan Serie A Italia, Senin 22 Oktober dini hari tadi, dengan skor tipis 1-0. Satu gol tersebut dipersembahkan kapten Nerazzurri, Mauro Icardi.

Striker asal Argentina itu sebelumnya sempat menyarangkan bola ke gawang Gianluigi Donnarumma saat laga bertajuk Derby Milano tersebut baru berjalan 11 menit. Namun, gol tersebut dianulir wasit Marco Guida yang menganggap Icardi sudah dalam posisi offside.

Gol yang ditunggu-tunggu para Interisti baru datang ketika laga hampir usai. Bencana yang menimpa Milan tersebut sebenarnya bisa dibilang adalah kesalahan Donnarumma.

Baca: Everton Amankan Tiga Poin di Kandang

Kiper timnas Italia itu melakukan kesalahan saat memutuskan untuk memotong umpan silang yang dikirim gelandang Inter, Matias Vecino dari sayap kanan. Alhasil, Icardi yang berada bebas tanpa penjagaan mampi menyambut umpan Vecino dan menceploskan si kulit bundar ke gawang Milan.

Kemenangan ini menandai tidak terkalahkannya Inter dalam dalam tujuh laga terakhir di seluruh kompetisi. Tim besutan Luciano Spalletti itu juga bertahan di urutan ketiga klasemen Serie A sementara dengan raihan 19 poin, berjarak enam poin dari Juventus di puncak.

Sementara itu, Milan sudah menelan kekalahan pertamanya setelah sembilan laga tak terkalahkan di Serie A. Tim asuhan Gennaro Gattuso itu juga harus merosot ke urutan 12 klasemen liga.

Susunan Pemain:

Inter Milan: Samir Handanovic; Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Kwadwo Asamoah; Radja Nainggolan (Borja Valero 30′), Matias Vecino, Marcelo Brozovic; Matteo Politano (Antonio Candreva 82′), Ivan Perisic (Keita Balde 70′), Mauro Icardi.

AC Milan: Gianluigi Donnarumma; Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez, Davide Calabria (Ignacio Abate 90+2′); Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Franck Kessie (Tiemoue Bakayoko 84′); Suso, Hakan Calhanoglu (Patrick Cutrone 74′), Gonzalo Higuain.

(ASM)

Ahmad Dhani Dicekal ke Luar Negeri, Begini Penjelasan Polisi

JawaPos.com – Penyidik dari Polda Jawa Timur secara resmi mencekal musisi sekaligus Politikus Ahmad Dhani ke luar negeri. Hal ini setelah ayah dari Al, El, dan Dul itu mangkir dari pemanggilan penyidik.

Ahmad Dhani dicekal ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Hal itu dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, Minggu (21/10).

Dia mengungkapkan alasan pencekalan tersebut. Menurut dia, pencekalan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan. “Kalau (tersangka) ke luar negeri, nanti prosesnya akan tertunda,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Ahmad Dhani sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 18 Oktober 2018. Belum ada penahanan dalam kasus tersebut. Namun polisi telah mengajukan permohonan cekal bepergian ke luar negeri.  Rencananya, Dhani akan diperiksa sebagai tersangka pada Selasa 23 Oktober mendatang. Jika tidak hadir, polisi akan menjemput paksa.

Polda Jawa Timur resmi menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ketua Koalisi Elemen Bela (KEB) NKRI, Edi Firmanto. KEB NKRI merupakan salah satu elemen massa penolak Deklarasi #2019GantiPresiden.

Edi menuding Dhani telah melakukan ujaran kebencian dengan melontarkan kata-kata kurang pantas terhadap massa demonstran di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan, Surabaya, Minggu 26 Agustus 2018.

Dalam video yang beredar di media sosial, Dhani diduga menghina massa demonstran dengan menyebut sebagai idiot. 

“Ini yang mendemo, yang demo ini yang membela penguasa. Lucu, lucu. Ini, ini idiot-idiot ini, idiot-idiot ini. Mendemo, mendemo orang yang tidak berkuasa,” ucap Dhani dalam video itu.

(dna/JPC)

Usut Kasus Suap Meikarta, KPK Tak ‘Sentuh’ Nasib Kelanjutan Proyek

JawaPos.com – Penyidikan dugaan suap perizinan proyek Meikarta tidak perlu sampai menghambat pengerjaan proyek. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Alamsyah Saragih menilai, penyidikan oleh KPK dan kelanjutan pembangunan adalah dua hal berbeda.

Alamsyah yang pernah menangani keluhan konsumen Meikarta setahun silam menyebutkan, pembangunan proyek merupakan urusan investor Meikarta dengan konsumen. “Urusan suap ditangani KPK. Kalau proyek kan ya harus jalan ya. Deal-nya dengan konsumen,” ujar Alamsyah setelah diskusi di Menteng kemarin (20/10).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa keberlanjutan proyek itu tetap harus sesuai aturan. Dari pembahasan ombudsman sebelumnya, izin mendirikan bangunan (IMB) untuk kawasan 84,6 hektare sudah terbit. “Yang perluasan itu perlu rekomendasi provinsi, nasional juga karena berimbas pada Jakarta, bukan hanya Jawa Barat,” jelasnya.

Usut Kasus Suap Meikarta, KPK Tak 'Sentuh' Nasib Kelanjutan ProyekJubir KPK Febri Diansyah bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sebagaimana diberitakan, di antara total 500 hektare (ha) lahan yang dipromosikan pengembang Meikarta, baru 84 ha yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

Dirjen Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mendapat informasi bahwa Meikarta berharap IMB induk. Padahal mestinya IMB untuk tiap unit bangunan.

Pada penyidikan di KPK, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat PNS di kabupaten itu diduga menerima uang untuk penerbitan izin. Total sudah sekitar Rp 7 miliar dari komitmen Rp 13 miliar yang diberikan.

Pemberian itu berkaitan dengan izin-izin yang diurus pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi dalam tiga fase. Yakni, fase pertama 84,6 hektare; fase kedua 252,6 hektare; dan fase ketiga 101,5 hektare. Nah, pemberian dalam perkara yang disidik KPK itu baru sampai pada fase pertama.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, izin atau rekomendasi untuk mendapatkan IMB itu diduga disertai dengan pemberian uang. Entah untuk memberikan izin yang semestinya tidak bisa dikeluarkan atau mempercepat izin. Untuk mendapatkan IMB, misalnya, perlu analisis dampak lingkungan, analisis lalu lintas, dan pengelolaan bahaya kebakaran.

Terkait kelanjutan Meikarta, KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan pengerjaan proyek. Sebab, KPK berfokus pada penanganan perkara suapnya. Yang berwenang untuk mencabut izin atau menghentikan proyek tersebut adalah Pemkab Bekasi atau dinas yang mengeluarkan izin.

“Mereka yang menerbitkan perizinan, maka di sanalah yang bisa mencabut kebijakan itu. Tentu saja KPK tidak dalam domain mencampuri itu sekarang,” jelas dia. 

(jun/c7/oni)

Menanti Taji KPK Tetapkan Lippo Grup Jadi Tersangka Korupsi Meikarta

JawaPos.com – Pasca Komisi menggelar Pemberantasan Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (14/10) lalu, tim satgas penindakan lembaga antirasuah banyak menyita sejumlah uang suap dari Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro untuk diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, melalui berbagai perantara.

Meskipun sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, lembaga antirasuah yang digawangi Agus Raharjo cs ini belum menetapkan Lippo Grup tersebut sebagai tersangka dari pihak korporasi.

Menanggapi hal ini, aktivis antikorupsi Erwin Natosmal Oemar mengatakan, KPK harus berani menetapkan Lippo Grup sebagai tersangka dari pihak korporasi.

Penyidik KPKIlustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan (Ridwan/JawaPos.com)

Ini karena menurutnya, Lippo banyak melakukan hal serupa pada kasus sebelumnya. “Saya rasa KPK harus menerapkan pidana korporasi terhadap grup ini. Apalagi grup korporasi ini (Lippo) bukan sekali ini saja melakukan praktik koruptif. Dalam kasus suap terhadap Edi Nasution, Panitera PN Jakpus, orang-orang yang berpengaruh dalam grup ini juga terlibat praktik mafia peradilan,” kata Erwin ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (20/10).

Erwin menambahkan, dengan terseretnya petinggi Lippo dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta, maka pihak Lippo katanya, sudah masuk kualifikasi ke dalam subyek hukum yang bisa dijerat dengan UU Tipikor.

“Jelas bisa. Adanya orang-orang kunci Grup Lippo sudah bisa disebut merepresentasikan korporasi tersebut. KPK harus masuk dan menggunakan pasal korporasi sebagai subjek hukum yang paling bertanggung jawab dalam kasus suap ini,” jelas sarjana hukum jebolan Universitas Gadjah Mada tersebut.

Senada dengan Erwin, Tama S Langkun, aktivis antikorupsi lain yang berasal dari Indonesia Corruption Watch mengatakan, pihak Lippo memang belum tentu bersalah dalam kasus ini, sebab penanganan perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah adanya keterlibatan korporasi dalam kasus dugaan suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanang Yasin tersebut, maka Tama meminta agar penyidik menelusuri asal-usul sumber duit sogokan yang diberikan Billy Sindoro kepada Neneng, melalui pihak perantaranya.

“Kita kan berharap KPK sudah mulai menerapkan prinsip forensik audit. Kalau kemudian sektor bisnis. Kita harus lihat bisnis prosesnya. uangnya dari mana sumber dan kita percaya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sektor bisnis, apalagi melibatkan orang dari perusahaan. Pasti akan mencatat pengeluaran itu. Kita berharap KPK masuk ke ranah itu. Jadi bisa memastikan KPK apakah benar ada peran yg dilakukan korporasi atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum Abdul Fickar Hadjar berpendapat, jika Lippo Grup sudah layak menjadi tersangka korporasi. Hal ini sebab, para pihak yang melakukan suap bertindak atas nama korporasi.

“Soal Meikarta, karena semua perizinan yang perolehannya dibarengi dengan suap dilakukan untuk dan atas nama kepentingan perusahaan, maka saya berpendapat korporasi Meikarta juga sudah menjadi subjek pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya termasuk salah seorang yg kena OTT KPK,” tandasnya.

Fickar menambahkan, karena sudah jelas adanya keterlibatan perusahaan, maka KPK bisa langsung menetapkannya menjadi tersangka tanpa pandang bulu.

“Karena tipikornya suap, KPK tidak perlu harus menunggu perhitungan kerugian negara. Karena itu KPK bisa langsung menetapkan tersangka terhadap korporasi, mengingat semua perizinan itu untuk kepentingan perusahaan. Ya keseriusan dan keberanian KPK menjadi taruhanya, meski hukuman terhadap korporasi hanya denda saja,” tandasnya.

Terpisah, menanggapi adanya desakan tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk menetapkan pihak korporasi sebagai tersangka.

Namun hal itu akan dikaji lebih mendalam terlebih dahulu, pasalnya lembaga antirasuah tengah fokus menyelesaikan penyidikan perkara sembilan orang yang sudah ditetapkan tersangka.

“KPK tentu saja fokus terlebih dahulu pada pertanggungjawaban perorangan. Kalau pun nanti ditemukan bukti-bukti mengarah pada perbuatan korporasi, tentu kami akan mencermati,” kata Febri. 

Menurut Febri, untuk menyeret pihak korporasi menjadi tersangka, maka KPK harus bisa memilah secara klir perbedaan antara perbuatan personil dengan korporasi.

“Ada atau tidaknya pengendalian secara korporasi harus dibuktikan dengan personel pengendali (directing mind). Bisa saja orang ini yang punya jabatan formil atau tidak punya jabatan, atau tidak tercatat sama sekali. Tentu harus dibuktikan apa perintahnya, dan apakah ada keuntungan kepada korporasi,” jelasnya.

Hingga saat ini, menurut Febri, KPK belum ada kesimpulan untuk menyeret pihak korporasi dalam kasus rasuah perizinan proyek Meikarta.

“Sampai saat ini tentu saja belum ada kesimpulan itu. Kenapa? Karena proses penyidikan masih fokus pada sembilan tersangka yang diproses. Tentu saja kami harus fokus dulu menata dan memperkuat bukti yang sudah ada,” paparnya.

Kendati demikian menurutnya, kalau ada pihak pihak yang mengatakan tersangka tertentu tidak bisa dihubungkan dengan perusahaan, karena dia tidak menjabat secara formil, Febri menyebut hal tersebut sebagai sebuah pandangan yang keliru.

“Karena perbuatan dari orang orang di korporasi itu tidak harus dia punya jabatan secara formil tapi bisa dibuktikan bahwa ia bertindak di dalam korporasi itu. Jadi itu hal yang harus kita pahami dengan baik sehingga kapan perorangan harus bertanggung jawab kapan korporasi harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sejauh ini kata Febri, pihaknya sudah menangani beberapa perkara korporasi sebagai tersangka. Sebagai contoh yakni, PT. Duta Graha Indah.

“Proses persidangan berjalan satu, terdakwa PT DGI diproses penyidikan dugaan Tipikor berjalan. Sedangkan di proses penyidikan dugaan pencucian uang juga berjalan satu korporasi. Jadi itu beberapa perkara yang kami tangani. tentu saja ada karakteristik yang agak berbeda,” ungkapnya.

Dengan masuknya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, mantan aktivis antikorupsi ini pun berharap tidak ada lagi perusahaan yang bertindak melanggar hukum.

“Ketika KPK menangani korporasi, selain penindakan ini juga peringatan bagi korporasi-korporasi lain, jangan sampai memberikan uang pada penyelenggara negara. Sejauh ini kami masih fokus pada aliran dana suapnya ya, dugaan suap terkait dengan perizinan tersebut. Itu yang teridentifikasi sejauh ini,” tukasnya.

Di lain pihak, ketika dikonfirmasi perihal adanya desakan agar Lippo Grup dijadikan tersangka, kuasa hukum PT. Mahkota Sentosa Utama, perusahaan penggarap proyek Meikarta, Denny Indrayana mengaku sedang sibuk. “Maaf saya sedang meeting,” kata Denny ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Di telfon kembali nomor ponselnya selalu dialihkan. Sementara itu, Humas Lippo Cikarang Melda enggan membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Namun, sebelumnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Denny mengatakan jika pihaknya akan mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK.

“PT MSU akan bertanggungjawab dan terus berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di Meikarat, agar semua prosesnya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Denny.

(ipp/rdw/JPC)